Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan: Sinergi Pemerintah, Rakyat, dan Sumber Daya Alam adalah Kunci

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla
Sumber :
  • Handoko/istimewa

Artikel ini merupakan hasil wawancara penulis dengan Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla., Ketua Presidium Pejuang Bela Negara, dan akan disampaikan dalam beberapa tulisan secara berseri. Kali ini merupakan tulisan ketiga dari lima artikel yang direncanakan.

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan: Peran Strategis Bela Negara dalam Menguatkan Ketahanan Nasional

Jakarta, WISATA - Bela negara bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan sebuah usaha kolektif yang melibatkan semua elemen bangsa. Pemerintah, rakyat, dan pengelolaan sumber daya alam adalah tiga pilar utama yang menjadi landasan kokoh dalam memperkuat kedaulatan nasional. Dalam wawancara eksklusif ini, Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla., menegaskan pentingnya sinergi antara ketiga elemen tersebut. “Sinergi adalah kunci. Tidak ada bangsa yang kuat tanpa pemerintah yang visioner, rakyat yang berdaya, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana,” ujarnya.

Pemerintah: Penggerak Kebijakan yang Visioner

Bela Negara: Komitmen Tanpa Batas untuk Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Bangsa Wawancara Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan

Pemerintah memiliki peran sebagai penggerak utama dalam bela negara. Kebijakan yang dibuat harus berorientasi pada kepentingan nasional, menjaga kedaulatan bangsa, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Namun, menurut Jaya Darmawan, peran pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan. Pemerintah juga harus menjadi teladan dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan.

“Pemerintah yang visioner adalah yang mampu melihat potensi bangsa, mengelolanya dengan bijak, dan memastikan bahwa hasilnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” jelasnya. Salah satu aspek yang paling krusial adalah pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Plato: Orang Baik Tidak Memerlukan Hukum untuk Bertindak Bertanggung Jawab

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam realisasinya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sekitar 55% sektor tambang dan energi Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan asing. Akibatnya, keuntungan besar dari sektor ini tidak selalu dinikmati oleh rakyat Indonesia. “Ini adalah tantangan yang harus kita jawab. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita berdaulat, modern, dan berkelanjutan,” tegas Jaya Darmawan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ancaman global, seperti perubahan iklim, eksploitasi ilegal, dan persaingan geopolitik yang semakin intens. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, khususnya di sektor yang rentan seperti perikanan dan kehutanan.

Rakyat: Pondasi Kebangsaan yang Aktif

Rakyat adalah pilar kedua yang tidak kalah penting dalam bela negara. Bagi Jaya Darmawan, rakyat bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang berperan aktif dalam menjaga kedaulatan bangsa. “Rakyat adalah kekuatan utama dalam bela negara. Mereka harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi,” katanya.

Kesadaran bela negara di tingkat masyarakat sering kali masih minim. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023, hanya sekitar 47% responden yang memahami konsep bela negara. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan wawasan kebangsaan di masyarakat.

Jaya Darmawan menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah awal. Pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila harus diperkuat di semua tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, program-program pemberdayaan seperti pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus ditingkatkan.

Ia memberikan contoh nyata dari program Bangga Buatan Indonesia (BBI), yang telah berhasil meningkatkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 20% pada tahun 2023. “Ketika rakyat diberdayakan, mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam membangun bangsa,” ujarnya.

Sumber Daya Alam: Aset Strategis Bangsa

Pilar ketiga dalam sinergi bela negara adalah pengelolaan sumber daya alam. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari tambang, minyak, gas, hingga hasil laut. Namun, potensi besar ini sering kali tidak dikelola secara maksimal.

Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi perikanan Indonesia mencapai 12,5 juta ton per tahun. Namun, hingga tahun 2023, hanya sekitar 55% dari potensi ini yang dimanfaatkan. Hal serupa juga terjadi di sektor kehutanan, di mana deforestasi dan eksploitasi ilegal masih menjadi masalah besar.

“Ketika sumber daya alam tidak dikelola dengan bijak, kita tidak hanya kehilangan potensi ekonomi tetapi juga merusak lingkungan dan melemahkan kedaulatan bangsa,” kata Jaya Darmawan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan kedaulatan.

Salah satu solusi yang ia usulkan adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor strategis. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, BUMN dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penjaga kedaulatan nasional. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam juga harus ditingkatkan.

Kolaborasi sebagai Kunci

Sinergi antara pemerintah, rakyat, dan pengelolaan sumber daya alam tidak akan tercapai tanpa kolaborasi yang erat. Menurut Jaya Darmawan, kolaborasi ini harus didasarkan pada prinsip gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

“Kita harus kembali ke nilai-nilai gotong royong. Pemerintah dan rakyat harus saling mendukung, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam memperkuat kolaborasi ini. Platform partisipasi publik seperti e-government dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, penggunaan teknologi satelit untuk memantau deforestasi atau sistem informasi geografis (GIS) untuk mengelola perikanan secara lebih efisien.

Menatap Masa Depan

Menurut Jaya Darmawan, sinergi antara pemerintah, rakyat, dan sumber daya alam bukan hanya tentang menjawab tantangan masa kini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Generasi muda harus dilibatkan secara aktif dalam proses ini agar mereka menjadi penerus yang mampu menjaga kedaulatan bangsa.

“Generasi muda adalah harapan kita. Mereka harus dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan global,” ujarnya.

Beliau juga menyoroti pentingnya membangun kemandirian bangsa dalam semua aspek kehidupan. “Ketika kita mandiri, kita tidak hanya menjadi bangsa yang kuat tetapi juga dihormati di panggung dunia,” tambahnya.

Sinergi antara pemerintah, rakyat, dan pengelolaan sumber daya alam adalah fondasi utama untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Dengan semangat bela negara, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan menutup wawancara ini dengan pesan yang menggugah: “Bela negara adalah tugas kita bersama. Tidak ada peran yang terlalu kecil atau terlalu besar. Ketika semua elemen bangsa bersinergi, Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak hanya bertahan tetapi juga unggul di tengah persaingan global.”