Proyek ‘Manhattan’ Trump: Mungkinkah Indonesia Ikuti Langkah Amerika dalam Reformasi Birokrasi?

Di sisi lain, reformasi birokrasi dalam skala besar juga membutuhkan dukungan politik yang kuat dan komitmen dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Trump memiliki dukungan yang cukup kuat dari Partai Republik, namun situasi politik di Indonesia yang lebih kompleks membuat penerapan kebijakan radikal sering kali sulit.

Pelajaran dari ‘Proyek Manhattan’ untuk Indonesia

Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari proyek reformasi ini adalah pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Elon Musk dan Vivek Ramaswamy, dengan pengalaman dan jaringan mereka di sektor swasta, memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pemerintah bisa berjalan lebih ramping dan efisien. Pemerintah Indonesia mungkin bisa mempertimbangkan langkah serupa, dengan mengundang tokoh-tokoh dari sektor swasta yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan bisnis yang efisien.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, efisiensi birokrasi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan publik yang lebih baik, reformasi birokrasi menjadi agenda yang penting. Indonesia bisa mulai dengan mengadopsi beberapa langkah kecil dari proyek Trump ini, seperti penyederhanaan regulasi dan perampingan lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap kurang produktif.

Proyek “Manhattan” Donald Trump bersama Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk merombak birokrasi AS menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Meski penerapan langkah serupa di Indonesia akan menemui berbagai tantangan, tidak ada salahnya untuk belajar dan mengambil beberapa prinsip dasarnya, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Reformasi birokrasi yang dirancang dengan matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien.