Proyek ‘Manhattan’ Trump: Mungkinkah Indonesia Ikuti Langkah Amerika dalam Reformasi Birokrasi?

Jakarta, WISATA - Pada 12 November 2024, Donald Trump mengumumkan pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah atau yang disebut dengan “Department of Government Efficiency” (DOGE) di Amerika Serikat. Trump menggandeng dua tokoh besar, Elon Musk dan Vivek Ramaswamy, untuk memimpin proyek ambisius ini, yang disebut-sebut sebagai “Proyek Manhattan” modern bagi reformasi birokrasi. Langkah ini mendapat perhatian besar dari publik dan memicu berbagai spekulasi mengenai arah baru pemerintahan Amerika di bawah kepemimpinan Trump. Namun, pertanyaan yang muncul di benak banyak pihak adalah: apakah reformasi radikal semacam ini mungkin juga diterapkan di Indonesia?

Trump menargetkan pengurangan birokrasi besar-besaran, penghapusan regulasi yang dianggap tidak perlu, serta pemangkasan pengeluaran pemerintah hingga miliaran dolar. Ini sejalan dengan ambisi untuk menyederhanakan pemerintah federal AS agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dalam pengumumannya, Trump menyebutkan bahwa proyek ini harus selesai paling lambat 4 Juli 2026, tepat di Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang ke-250.

Kolaborasi dengan Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

Elon Musk, yang dikenal sebagai pendiri Tesla dan SpaceX, serta Vivek Ramaswamy, tokoh konservatif dan pengusaha sukses, diharapkan mampu membawa pandangan baru dalam merombak birokrasi AS. Trump menggambarkan kedua tokoh ini sebagai “patriot Amerika” yang siap melawan status quo untuk merevolusi cara kerja pemerintahan. Elon Musk dikenal dengan pendekatannya yang inovatif dan efisien, sementara Vivek Ramaswamy memiliki pandangan yang kuat tentang nilai-nilai kebebasan dan minimalisasi intervensi pemerintah.

Elon Musk, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa proyek ini akan “mengirimkan gelombang kejut melalui sistem pemerintahan” dengan cara memangkas lembaga yang dianggap berlebihan dan merestrukturisasi yang tersisa agar lebih ramping dan berorientasi pada hasil. Di sisi lain, Ramaswamy percaya bahwa peran pemerintah harus dibatasi agar tidak mengganggu kreativitas dan inovasi rakyat. Kerja sama ini dianggap sebagai kombinasi ideal untuk mencapai visi besar Trump.

Dampak Ekonomi dan Potensi Penghematan

Proyek ini tidak hanya menyasar efisiensi, tetapi juga berpotensi menghemat anggaran pemerintah AS hingga triliunan dolar setiap tahun. Berdasarkan data dari Office of Management and Budget (OMB), anggaran pemerintah federal Amerika Serikat saat ini mencapai sekitar 6,5 triliun dolar AS per tahun. Trump dan timnya percaya bahwa melalui penghapusan regulasi yang tidak diperlukan, pengeluaran pemerintah dapat ditekan secara signifikan tanpa mengorbankan layanan publik.

Sebagai perbandingan, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, melaporkan bahwa anggaran belanja negara pada tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun. Jumlah ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk belanja pegawai, infrastruktur, dan program sosial. Namun, masalah birokrasi yang kompleks dan berlapis sering kali menjadi kendala dalam menyalurkan anggaran secara efektif kepada masyarakat. Belanja pemerintah yang efisien sangat penting, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Apakah Indonesia Bisa Mencontoh Langkah Amerika?

Reformasi birokrasi sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan telah dilakukan melalui berbagai program, termasuk reformasi struktural, deregulasi, dan penyederhanaan prosedur birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. Namun, hasilnya masih dirasakan belum maksimal. Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah Indonesia perlu belajar dari pendekatan radikal yang dilakukan Trump, Musk, dan Ramaswamy, terutama dalam hal efektivitas dan penghematan anggaran.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Menurut laporan dari World Bank, Indonesia berada di peringkat ke-73 dalam Ease of Doing Business pada tahun terakhir sebelum peringkat ini dihentikan pada 2021. Ini menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih dianggap cukup rumit dibandingkan negara-negara lain. Reformasi yang dilakukan Trump di Amerika dapat menjadi studi kasus menarik bagi Indonesia untuk mempertimbangkan langkah serupa, terutama dalam konteks penghematan anggaran dan peningkatan layanan publik.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Meski terdengar menarik, penerapan reformasi birokrasi seperti yang dilakukan Amerika Serikat tidak akan mudah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan dalam struktur pemerintahan, budaya politik, dan tingkat ketergantungan ekonomi pada sektor publik. Di Indonesia, birokrasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, yang mana peran ini mungkin tidak dapat dikurangi begitu saja tanpa risiko ketidakstabilan.

Selain itu, ada faktor resistensi dari para birokrat itu sendiri. Pemangkasan regulasi dan pengurangan birokrasi berarti banyak posisi dan jabatan yang akan dihilangkan. Mengatasi resistensi ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah, mengingat banyaknya pegawai negeri yang bergantung pada sistem yang ada saat ini.

Di sisi lain, reformasi birokrasi dalam skala besar juga membutuhkan dukungan politik yang kuat dan komitmen dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Trump memiliki dukungan yang cukup kuat dari Partai Republik, namun situasi politik di Indonesia yang lebih kompleks membuat penerapan kebijakan radikal sering kali sulit.

Pelajaran dari ‘Proyek Manhattan’ untuk Indonesia

Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari proyek reformasi ini adalah pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Elon Musk dan Vivek Ramaswamy, dengan pengalaman dan jaringan mereka di sektor swasta, memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana pemerintah bisa berjalan lebih ramping dan efisien. Pemerintah Indonesia mungkin bisa mempertimbangkan langkah serupa, dengan mengundang tokoh-tokoh dari sektor swasta yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan bisnis yang efisien.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, efisiensi birokrasi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi dan meningkatnya kebutuhan akan layanan publik yang lebih baik, reformasi birokrasi menjadi agenda yang penting. Indonesia bisa mulai dengan mengadopsi beberapa langkah kecil dari proyek Trump ini, seperti penyederhanaan regulasi dan perampingan lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap kurang produktif.

Proyek “Manhattan” Donald Trump bersama Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk merombak birokrasi AS menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Meski penerapan langkah serupa di Indonesia akan menemui berbagai tantangan, tidak ada salahnya untuk belajar dan mengambil beberapa prinsip dasarnya, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Reformasi birokrasi yang dirancang dengan matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak diharapkan dapat mendorong Indonesia menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efisien.