Proyek ‘Manhattan’ Trump: Mungkinkah Indonesia Ikuti Langkah Amerika dalam Reformasi Birokrasi?

Sebagai perbandingan, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, melaporkan bahwa anggaran belanja negara pada tahun 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun. Jumlah ini digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk belanja pegawai, infrastruktur, dan program sosial. Namun, masalah birokrasi yang kompleks dan berlapis sering kali menjadi kendala dalam menyalurkan anggaran secara efektif kepada masyarakat. Belanja pemerintah yang efisien sangat penting, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Apakah Indonesia Bisa Mencontoh Langkah Amerika?

Reformasi birokrasi sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan telah dilakukan melalui berbagai program, termasuk reformasi struktural, deregulasi, dan penyederhanaan prosedur birokrasi di berbagai kementerian dan lembaga. Namun, hasilnya masih dirasakan belum maksimal. Banyak yang berpendapat bahwa pemerintah Indonesia perlu belajar dari pendekatan radikal yang dilakukan Trump, Musk, dan Ramaswamy, terutama dalam hal efektivitas dan penghematan anggaran.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal birokrasi yang berbelit-belit dan lambat. Menurut laporan dari World Bank, Indonesia berada di peringkat ke-73 dalam Ease of Doing Business pada tahun terakhir sebelum peringkat ini dihentikan pada 2021. Ini menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia masih dianggap cukup rumit dibandingkan negara-negara lain. Reformasi yang dilakukan Trump di Amerika dapat menjadi studi kasus menarik bagi Indonesia untuk mempertimbangkan langkah serupa, terutama dalam konteks penghematan anggaran dan peningkatan layanan publik.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Meski terdengar menarik, penerapan reformasi birokrasi seperti yang dilakukan Amerika Serikat tidak akan mudah di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan dalam struktur pemerintahan, budaya politik, dan tingkat ketergantungan ekonomi pada sektor publik. Di Indonesia, birokrasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, yang mana peran ini mungkin tidak dapat dikurangi begitu saja tanpa risiko ketidakstabilan.

Selain itu, ada faktor resistensi dari para birokrat itu sendiri. Pemangkasan regulasi dan pengurangan birokrasi berarti banyak posisi dan jabatan yang akan dihilangkan. Mengatasi resistensi ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah, mengingat banyaknya pegawai negeri yang bergantung pada sistem yang ada saat ini.

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, reformasi birokrasi dalam skala besar juga membutuhkan dukungan politik yang kuat dan komitmen dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Trump memiliki dukungan yang cukup kuat dari Partai Republik, namun situasi politik di Indonesia yang lebih kompleks membuat penerapan kebijakan radikal sering kali sulit.