Optimalisasi RAPBN 2025: Akankah Target Pembangunan Terwujud atau Hanya Mimpi?
- Instagram @smindrawati
Jakarta, WISATA - Kemarin pagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menghadiri Kompleks DPR RI untuk menghadiri Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta. Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani bersama sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, dan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, membahas dan menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Target Pembangunan, dan Indikator Pembangunan untuk RAPBN 2025.
Fokus utama dari pembahasan ini adalah bagaimana RAPBN 2025 dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai target pembangunan nasional. Target-target yang telah disepakati mencakup berbagai aspek, mulai dari pengurangan kemiskinan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pertanyaannya adalah, apakah target-target ini realistis dan dapat dicapai, ataukah hanya menjadi angan-angan semata?
Mengejar Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
Salah satu target utama dalam RAPBN 2025 adalah pengurangan tingkat kemiskinan hingga 7,0-8,0% dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 4,5-5,0%. Ini adalah tantangan besar, mengingat kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Sri Mulyani menekankan bahwa untuk mencapai target ini, diperlukan intervensi yang kuat dan terarah dari pemerintah, terutama melalui program-program pembangunan daerah dan kebijakan transfer ke daerah. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini.
Namun, tantangan di lapangan tidaklah mudah. Implementasi kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya pengawasan sering kali menjadi hambatan dalam mencapai target-target tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diterapkan benar-benar fokus pada pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
Indikator Kesenjangan Sosial dan Kualitas Sumber Daya Manusia
