Tekanan Internasional dan Upaya Indonesia untuk Menunda Regulasi Deforestasi Uni Eropa

Jakarta, WISATA - Menjelang akhir tahun 2024, Uni Eropa (UE) akan menerapkan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-Free Regulation/EUDR) yang berpotensi berdampak besar pada perdagangan global. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia secara aktif menyuarakan kepeduliannya terhadap EUDR, termasuk melalui kolaborasi dengan negara-negara sejalan dalam merespons regulasi ini.

Respons Internasional terhadap EUDR

Amerika Serikat (AS) telah bergabung dalam barisan negara yang mengkritisi EUDR. Pada 30 Mei 2024, pemerintah AS, melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Thomas Vilsack, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan US Trade Representative (USTR) Katherine Tai, mengungkapkan kekhawatirannya tentang dampak negatif ekonomi EUDR pada produsen dan konsumen di AS dan UE. Pemerintah AS mendesak Komisi Eropa untuk menunda penerapan EUDR yang dijadwalkan akhir tahun ini.

"Amerika bipartisan menentang EUDR, sehingga Joint Task Force (JTF) EUDR yang diinisiasi Indonesia dalam kunjungan bersama Menko Perekonomian dan PM Malaysia tahun lalu mendapatkan dukungan dari negara-negara sejalan. Beberapa waktu lalu, baik Partai Republik maupun Demokrat di AS, juga mempertanyakan EUDR. Jadi LMC terinspirasi dari apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta.

Tantangan dan Permintaan Penundaan

Surat dari pemerintah AS mengidentifikasi empat tantangan utama bagi produsen komoditas di AS dalam menyesuaikan diri dengan EUDR. Tantangan tersebut meliputi: kurangnya sistem informasi yang memadai, kurangnya pedoman dari Komisi Eropa, kegagalan menunjuk otoritas nasional yang kompeten, dan klasifikasi sementara yang menyamakan semua negara produsen dalam kategori risiko standar, meskipun praktik kehutanan di beberapa negara sudah baik.

Surat tersebut juga merupakan tindak lanjut dari surat para senator AS kepada USTR Katherine Tai pada 8 Maret 2024, yang memperkirakan bahwa EUDR dapat membatasi akses pasar produk kehutanan AS ke UE hingga USD3,5 miliar per tahun. Industri pulp dan kertas di AS, yang mempekerjakan sekitar 920 ribu orang secara langsung dan sekitar 2 juta orang secara tidak langsung, diharapkan diperlakukan secara adil di bawah EUDR.

Dukungan dari Anggota Parlemen Eropa

Dukungan untuk penundaan EUDR juga datang dari dalam UE sendiri. Pada 27 Juni 2024, Pieter Liese, anggota Parlemen Eropa dari European People’s Party (EPP), menyerukan penundaan penerapan EUDR selama dua tahun. Liese, yang juga Kepala Kebijakan Lingkungan Hidup EPP, yakin bahwa Komisi Eropa akan mempertimbangkan penundaan ini mengingat kritik dari AS dan dukungan yang berkembang di dalam UE.

Negara-negara anggota UE seperti Austria juga mengkritik EUDR, berpendapat bahwa regulasi ini dapat berdampak negatif pada praktik pertanian dan kehutanan skala kecil dan berkelanjutan di Uni Eropa. Mereka mendukung seruan untuk mengecualikan petani kecil dan menunda implementasi EUDR.

Upaya Indonesia dan Keputusan Menko Perekonomian

Sebagai respons terhadap EUDR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia telah menetapkan Keputusan Menko Perekonomian (Kepmenko) Nomor 178 Tahun 2024 tentang Komite Pengarah Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan Indonesia. Dasbor nasional ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menghadapi EUDR, dengan target penyelesaian pada Agustus 2024. Dasbor ini akan diluncurkan bersamaan dengan pelaksanaan JTF ke-3 yang dijadwalkan pada September 2024 di Brussel atau Rotterdam, serta "Sustainable Vegetable Oil Conference" yang diinisiasi oleh Indonesia.

Ajak Bergabung di INTI 2024

Sebagai bagian dari upaya untuk memajukan teknologi dan inovasi di Indonesia, kami mengundang Anda untuk mengikuti dan menyaksikan Pameran Indonesia Technology dan Innovation 2024 (INTI 2024), yang akan diselenggarakan di JI-EXPO pada 12-14 Agustus 2024. INTI 2024 adalah pameran teknologi dan inovasi terbesar di Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di https://inti.asia/.