Begini Cara Negara-negara Maju Membangun Sistem Perlindungan Data, Bagaimana dengan Indonesia?

Jepang memiliki Act on the Protection of Personal Information (APPI) yang mulai berlaku pada tahun 2003 dan direvisi pada tahun 2017 untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. APPI menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan data dan mewajibkan perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari individu sebelum mengumpulkan data pribadi mereka.

Situasi di Indonesia

Perkembangan Regulasi Perlindungan Data

Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan data dan sedang dalam proses memperkuat regulasinya. Pada Oktober 2022, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi landasan hukum utama untuk perlindungan data pribadi di negara ini. UU PDP ini mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan penanganan pelanggaran data.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun UU PDP sudah disahkan, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan data. Selain itu, infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi yang efektif dari regulasi ini.

Upaya Pemerintah

Halaman Selanjutnya

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan data. Salah satunya adalah dengan mengadakan berbagai seminar, workshop, dan kampanye publik. Selain itu, Kominfo juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga internasional, untuk memperkuat kerangka kerja perlindungan data di Indonesia.