Demokrasi Kleisthenes: Dari Ide Brilian ke Populisme Kapitalisme Modern?

Jakarta, WISATA - Kleisthenes, tokoh yang dikenal sebagai “Bapak Demokrasi” Athena, melahirkan salah satu konsep politik paling revolusioner di masanya. Ia memperkenalkan sistem yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, apakah Kleisthenes pernah membayangkan bahwa idenya tentang demokrasi bisa melahirkan masalah yang dihadapi oleh demokrasi modern saat ini, seperti populisme kapitalisme?

Asal Usul Demokrasi Athena

Pada abad ke-6 SM, Athena dikuasai oleh kelompok aristokrat yang memonopoli kekuasaan politik. Dalam keadaan seperti itu, Kleisthenes, seorang reformator politik, muncul dengan gagasan untuk mengakhiri dominasi oligarki ini. Ia memperkenalkan prinsip “satu orang, satu suara” yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terlepas dari kekayaannya, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Reformasi Kleisthenes tidak hanya menciptakan kesetaraan dalam politik, tetapi juga mengurangi kekuasaan segelintir elit. Dengan sistem demokrasi ini, keputusan tidak lagi diambil oleh kelompok kecil yang kaya, tetapi oleh mayoritas warga. Bagi Athena, ini adalah langkah besar menuju pemerintahan yang lebih inklusif.

Kritik Socrates, Plato, dan Aristoteles

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul kritik terhadap sistem demokrasi Kleisthenes. Salah satu pengkritik paling vokal adalah Socrates, yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya, Plato dan Aristoteles. Mereka melihat kelemahan fundamental dalam demokrasi yang didasarkan pada prinsip mayoritas.

Plato, dalam karyanya Republik, menyoroti bahwa demokrasi bisa menjadi “tirani mayoritas,” di mana massa yang kurang berpendidikan dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pemimpin yang karismatik namun tidak kompeten. Ia khawatir bahwa demokrasi memungkinkan siapa saja, termasuk mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan, untuk memegang kekuasaan hanya karena mereka dapat memenangkan dukungan publik.

Halaman Selanjutnya

Aristoteles juga mengkritik demokrasi, meskipun pendekatannya lebih moderat. Ia berpendapat bahwa dalam demokrasi, suara dari orang-orang yang kurang berkapasitas dalam memahami masalah politik bisa menyebabkan keputusan yang salah. Aristoteles lebih memilih bentuk pemerintahan yang ia sebut politeia, di mana kekuasaan dipegang oleh banyak orang yang berkompeten dan memiliki kepentingan umum, bukan oleh mayoritas yang mungkin kurang terinformasi.