RI Berbalik Dukung Konvensi ILO soal Pekerja Digital, Soeharjono: Ini Momentum Emas Reformasi Ketenagakerjaan!

Jenewa, Swiss, WISATA – Sebuah langkah penting dan berani diambil Indonesia dalam Konferensi Buruh Internasional ke-113 (ILC-113) yang digelar oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss. Setelah sempat menolak, delegasi pemerintah Indonesia akhirnya mendukung terbentuknya Konvensi ILO untuk pekerja platform digital.

Perubahan sikap ini bukan hanya sekadar catatan diplomatik. Bagi Soeharjono, anggota delegasi buruh Indonesia dan Direktur Eksekutif SADA (Solidaritas dan Advokasi Pekerja), dukungan Indonesia terhadap konvensi internasional tersebut adalah momentum emas untuk mendorong reformasi nyata sistem perlindungan pekerja digital di tanah air.

Dari Menolak ke Mendukung: Langkah Strategis Indonesia di Panggung Dunia

Dalam sidang Komite Platform Economy yang berlangsung alot hingga malam hari pada Selasa (4/6/2025), perbedaan pendapat mencuat tajam. Beberapa negara, termasuk Indonesia di awal, memilih pendekatan “dialog sosial nasional” untuk menangani isu ketenagakerjaan digital. Namun, desakan kuat dari para delegasi buruh yang tergabung dalam berbagai konfederasi dan federasi akhirnya mengubah arah.

“Pemerintah awalnya menolak Konvensi dan mendorong rekomendasi. Tapi setelah lobi intensif, serta dukungan dari Wamenaker, akhirnya Indonesia berdiri bersama suara pekerja,” ujar Soeharjono dalam perbincangan eksklusif via WhatsApp dengan wisata.viva.co.id dari Jenewa.

Dukungan itu kemudian ditegaskan dalam sesi voting. Delegasi Indonesia secara resmi menyetujui agar hasil akhir sidang ILC-113 berupa Konvensi, bukan sekadar rekomendasi yang tidak mengikat.

Konvensi ILO: Senjata Hukum untuk Keadilan Sosial

Halaman Selanjutnya

Konvensi ILO memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat negara anggota yang meratifikasinya. Jika Konvensi soal pekerja digital ini jadi disahkan, maka Indonesia berkewajiban menyesuaikan undang-undangnya, khususnya dalam mengatur nasib pekerja platform digital yang saat ini masih digolongkan sebagai “mitra” tanpa jaminan kerja, upah minimum, atau hak berserikat.