KOPITU Kritisi Rencana Penghapusbukuan Pinjaman UMKM, sebagai Kebijakan Populis Jelang 2024
- KOPITU
Jakarta, WISATA - Rencana pemerintah yang akan melakukan penghapusbukuan kredit macet UMKM ditanggapi kritis oleh Ketua Umum Komite Pengusaha Kecil Menengah dan Mikro (KOPITU) Yoyok Pitoyo. Menurutnya, ini bukan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, bahkan pria yang akrab dipanggil Yoyok ini mencurigai bahwa pemerintah hanya sedang membuat kebijakan-kebijakan populis menjelang tahun politik 2024.
"Bila benar pemerintah mau membantu membesarkan UMKM, kenapa tidak dengan tindakan-tindakan nyata seperti melibatkan UMKM dalam bagian supply chains industri manufaktur mobil dan motor listrik yang sekarang sedang digembar-gemborkan?" tanya Yoyok. "Misalnya, bikin peraturan yang bisa memastikan UMKM terlibat di dalamnya baik dari industri maupun marketing."
Yoyok juga menyoroti usaha waralaba usaha es krim luar negeri yang kini menggempur sampai kota-kota kecil. Menurutnya, hal ini menyebabkan usaha-usaha lokal semakin tersudut.
"Belum lagi gempuran pasar barang luar negeri yang dipasarkan melalui berbagai platform online dengan harga yang sangat murah," kata Yoyok. "Bahkan bagi UMKM lokal, menjadi sangat tidak masuk akal sisi hitungan bisnisnya."
Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah berencana menghapusbukukan kredit macet pinjaman UMKM dengan nilai 500 juta ke bawah. Menteri koperasi dan UMKM Teten Masduki bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menyiapkan peraturan pemerintah mengenai penghapusan kredit macet UMKM di perbankan nasional. Teten mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan sinyal positif terkait rencana ini dan meminta agar pemutihan segera diberlakukan.
KOPITU sendiri adalah komite dan asosiasi tempat berkumpulnya para UMKM dari seluruh Indonesia. Sesuai dengan taglinenya "mendorong UMKM naik kelas dan go ekspor", KOPITU aktif menjalin dengan berbagai lembaga-lembaga di luar negeri untuk membantu membangun jejaring pasar, modal, investasi dan teknologi bisa masuk ke UMKM Indonesia.
"Kami tidak menolak rencana pemerintah untuk menghapusbukukan kredit macet UMKM," kata Yoyok. "Namun, kami meminta agar pemerintah juga memberikan dukungan yang lebih nyata kepada UMKM, seperti yang kami sebutkan sebelumnya."
