Inilah Lima Prioritas Pemerintah untuk Pengembangan Artificial Intellegence (AI)
- indonesia.go.id
Jakarta, WISATA – Studi PricewaterCooper (PwC) tahun 2023 menunjukkan bahwa kecerdasan buatan diproyeksikan dapat menyumbang hingga USD1 triliun atau sekira Rp16 kuadriliun terhadap produk domestik bruto wilayah ASEAN pada 2030. Berdasarkan hasil studi tersebut, Indonesia berpotensi memperoleh hasil hingga USD366 miliar atau Rp5,8 kuadriliun, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menjadi 18,8 persen.
Tentunya angka tersebut jauh melampaui target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dengan AI, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah menetapkan lima prioritas dalam strategi pemanfaatan kecerdasan buatan nasional, yakni layanan kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan talenta, pengembangan kota pintar, dan keamanan pangan.
Dalam bidang pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan menggunakan AI untuk mendukung upaya perluasan akses layanan dan peningkatan akurasi diagnosis. Kemenkes dengan dukungan AI membuat model prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal atau 4P. Platform ini diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.
Aplikasi SATUSEHAT Mobile yang dikembangkan Kemenkes sudah bisa dipakai masyarakat dengan model 4P tersebut. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur bermanfaat seperti pemantauan perkembangan kehamilan, sertifikat digital imunisasi rutin, hingga pencatatan tinggi dan berat badan untuk melihat pertumbuhan anak. Termasuk mengecek rekam medis, data dokter maupun rumah sakit yang dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, Menkomdigi menyampaikan, AI merupakan bagian dari motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam hal ini, beberapa lembaga pemerintahan telah melakukan pengolahan data berbasis AI untuk mengurangi waktu dan biaya operasional.
Pada 2025 pemerintah akan meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian. Dengan demikian, tidak ada lagi tumpang tindih layanan berbasis digital yang dikelola instansi pusat maupun daerah.
Selama in Kementerian Komdigi menggunakan AI dalam pelaksanaan pendidikan talenta digital, yang dirancang sesuai dengan kebutuhan individu. Penerapan metode pembelajaran mandiri dan penyediaan materi pelatihan di platform daring menghadirkan fleksibilitas akses bagi peserta pendidikan.
