Daftar Buku-Buku yang Dilarang Beredar Pemerintah Orde Baru dan Alasan di Baliknya

Matinya Seorang Petani adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh Agam Wispi bersama beberapa penulis lain. Buku ini dianggap terlalu politis karena menggambarkan ketidakadilan sosial yang dialami oleh para petani. Tema perjuangan dan perlawanan terhadap ketidakadilan di kalangan petani membuat buku ini dicap subversif. Pelarangan ini mengindikasikan ketakutan pemerintah Orde Baru terhadap gagasan-gagasan yang mengancam stabilitas ekonomi berbasis agraris yang dijalankan oleh negara pada saat itu​.

4. Wawancara Imajiner dengan Bung Karno - Christianto Wibisono

Buku Wawancara Imajiner dengan Bung Karno, karya Christianto Wibisono, diterbitkan pada 1977 dan langsung dilarang pada 1978. Buku ini menampilkan Soekarno, presiden pertama Indonesia, dalam wawancara imajiner yang mengkritik kondisi politik Indonesia di era Orde Baru. Soekarno, yang merupakan tokoh proklamator dan pemimpin revolusi, menjadi sosok simbol perlawanan terhadap Soeharto. Buku ini menggambarkan betapa Soekarno sebagai figur nasionalis memandang perkembangan politik yang terjadi setelah kemerdekaan dengan kritis, yang dianggap mengganggu pemerintah​.

5. Indonesia di Bawah Sepatu Lars - Sukamdani Indro Tjahjono

Karya ini adalah pledoi dari Sukamdani Indro Tjahjono, seorang mahasiswa yang aktif dalam pergerakan mahasiswa. Indonesia di Bawah Sepatu Lars mengungkapkan pembelaan yang dilakukan mahasiswa terhadap militerisasi dan tindakan represif pemerintah Orde Baru. Buku ini dianggap subversif dan dilarang oleh pemerintah pada 1980 karena mengandung kritik tajam terhadap militer dan pengaruhnya dalam kehidupan politik Indonesia. Larangan ini mencerminkan sikap pemerintah yang menganggap kritik terhadap militer sebagai ancaman langsung​.

Selama periode Orde Baru, ratusan judul buku dilarang beredar di Indonesia. Data resmi dari Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa antara tahun 1965 hingga 1998, sekitar 2.000 buku masuk dalam daftar hitam pemerintah. Berdasarkan data dari Lembaga Kebudayaan Nasional, sekitar 70% dari buku-buku yang dilarang mengandung unsur politik atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, 20% buku dianggap mengandung subversi, sementara sisanya dianggap bisa mengganggu ketertiban umum.

Dampak Sosial dan Budaya

Halaman Selanjutnya

Pelarangan ini tidak hanya berdampak pada para penulis, tetapi juga pada masyarakat luas. Banyak pembaca kehilangan akses ke karya-karya kritis yang berisi pemikiran alternatif dan refleksi sejarah. Kebijakan sensor dan pelarangan buku ini menjadi penghalang dalam membangun budaya literasi dan kebebasan berpikir di Indonesia. Hingga hari ini, pelarangan tersebut dikenang sebagai salah satu bentuk represi yang paling kuat terhadap kebebasan berekspresi di tanah air.