Target Pertumbuhan Ekonomi 8% di Tahun 2028-2029, Realistiskah?
- Kemenko perekonomian
Jakarta, WISATA - Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2028-2029. Target ini mengingatkan kembali pada keberhasilan Indonesia pada tahun 1995, ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8,2%. Pada masa itu, beberapa sektor kunci seperti manufaktur (khususnya hilirisasi), industri otomotif, konstruksi, jasa, dan investasi berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan optimismenya bahwa angka tersebut dapat dicapai kembali jika strategi yang tepat diterapkan dan sektor-sektor utama tetap didorong. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul, Bogor, pada Kamis (7/11), Menko Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan fokus menjaga konsumsi domestik, mendorong investasi dengan pertumbuhan sekitar 10%, dan meningkatkan ekspor hingga 9%.
Sektor Kunci untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh beberapa sektor utama seperti hilirisasi industri, pariwisata, jasa, konstruksi, ekonomi digital, serta sektor baru seperti semikonduktor dan energi hijau. “Presiden meminta kita untuk tumbuh 8 persen, dan ini memungkinkan karena kita pernah mencapai itu sebelumnya,” jelas Airlangga.
Pemerintah berharap dengan pengembangan ekonomi digital dan transisi energi ke arah green energy, Indonesia dapat bertransformasi menjadi salah satu produsen energi hijau terbesar di dunia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang ingin menjadikan negara ini sebagai pemain utama dalam energi terbarukan dan teknologi berkelanjutan.
Kontribusi Daerah dan Peran Penting Hilirisasi
Data BPS menunjukkan bahwa pada Triwulan III-2024, ekonomi Indonesia tumbuh 4,95% (yoy) atau 5,03% (ctc). Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi mencapai 56,84% dari total PDB, dengan sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi sebagai sumber utama pertumbuhan. Selain itu, 15 provinsi, atau sekitar 26,7% dari PDB, mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata nasional pada periode yang sama. Di antaranya, Papua Barat mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,56%, diikuti oleh Sulawesi Tengah sebesar 9,08%, didorong oleh hilirisasi di sektor industri pengolahan dan pertambangan.
Menurut Menko Airlangga, industrialisasi dan hilirisasi menjadi kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di berbagai daerah. "Ini membuktikan bahwa dengan industrialisasi dan hilirisasi, kita bisa maju. Presiden yakin bahwa pertumbuhan 8% bisa kita capai dengan langkah ini,” katanya.
Tantangan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah
Meski pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan pendapatan antar daerah masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data terbaru, rata-rata pendapatan per kapita di 10 kabupaten/kota tertinggi mencapai USD33.267, sedangkan di 10 kabupaten/kota terendah hanya sebesar USD658. Menko Airlangga menekankan bahwa daerah-daerah dengan PDB per kapita yang tinggi juga perlu memperhatikan kualitas pertumbuhannya dengan menjaga tingkat kemiskinan dan rasio gini yang rendah.
Strategi Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas inflasi pangan di bawah 5% agar inflasi di tahun 2024 tetap terkendali. Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal dan Tahun Baru, pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi kenaikan harga yang dapat memicu inflasi.
Menko Airlangga mengungkapkan beberapa kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, termasuk mendorong hilirisasi sumber daya alam sebagai sumber pertumbuhan baru, menurunkan nilai ICOR dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada, dan meningkatkan akses pendidikan vokasi untuk mendukung kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah.
Dukungan untuk UMKM
Menjelang akhir sambutannya, Menko Airlangga meminta pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program kredit usaha rakyat (KUR). “Saya ingatkan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM agar semakin berdaya dan memiliki akses terhadap pendanaan, sehingga dapat menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya.