Indonesia Serukan Aksi Cepat ASEAN di Renstra MEA 2026-2030

Jakarta, WISATA - Vientiane, Laos, menjadi saksi pertemuan penting Pejabat Tinggi Bidang Integrasi Ekonomi ASEAN yang digelar pada Rabu (14/8). Dipimpin oleh Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (Renstra MEA) 2026-2030. Indonesia, yang diwakili oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Netty Muharni, turut hadir dan memainkan peran penting dalam diskusi tersebut.

Dalam sambutannya, Netty Muharni menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik penyusunan Renstra MEA 2026-2030 sebagai langkah penting menuju pencapaian Visi ASEAN 2045. Ia menegaskan bahwa Renstra ini akan menjadi fondasi kuat dalam mengarahkan ASEAN menuju kawasan yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada masyarakat. Indonesia juga mengusulkan agar ASEAN segera mengidentifikasi inisiatif-inisiatif "quick win" yang dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak besar bagi seluruh negara anggota.

“Saya mengapresiasi bantuan dari Sekretariat ASEAN dalam mengembangkan panduan untuk mengidentifikasi inisiatif quick win yang akan menjadi bagian dari Renstra MEA 2026-2030,” ungkap Netty. Salah satu usulan penting yang disampaikan oleh Indonesia adalah penguatan konektivitas kawasan, terutama dalam aspek keuangan melalui perluasan Local Currency Transaction (LCT) ke seluruh negara ASEAN.

Menurut Netty, penguatan implementasi LCT harus menjadi prioritas utama ASEAN. Ia menekankan pentingnya memperluas cakupan LCT ke semua negara anggota ASEAN dan mitra dagang utama. “Menyusun perjanjian LCT dengan negara-negara ekonomi mitra utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan meningkatkan ketahanan kita,” lanjutnya.

Renstra MEA 2026-2030 yang sedang dirancang ini akan terdiri dari tiga bagian utama: Strategic Goals, Objectives, dan Strategic Measures. Hingga saat ini, 140 dari total 209 strategic measures telah diselesaikan, mencakup 47 objectives. Rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi ASEAN dalam mencapai Visi 2045, yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi keempat dunia.

Selain isu konektivitas keuangan, ASEAN juga dihadapkan pada tantangan baru dalam berbagai forum kerja sama ekonomi internasional. Ekonomi digital, ekonomi hijau, hak kekayaan intelektual, hingga inklusifitas menjadi isu-isu yang semakin penting untuk diintegrasikan ke dalam perjanjian dagang ASEAN. Langkah ini sejalan dengan komitmen ASEAN untuk proaktif dalam merespons perubahan standar global, yang juga menjadi salah satu pilar utama dalam Visi 2045.

Netty Muharni juga menekankan bahwa semakin banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang mulai mengadopsi standar yang lebih tinggi terkait isu-isu baru ini dalam perjanjian dagang atau platform multilateral lainnya. Salah satu contohnya adalah aksesi Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang saat ini tengah berlangsung.

Dalam rangka memperkuat kolaborasi di ASEAN, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah ASEAN-OECD Good Regulatory Practice Network (GRPN) ke-9 pada 28 November 2024. Acara ini diharapkan dapat menjadi forum penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam implementasi praktik regulasi yang baik. Indonesia akan mengundang Laos dan Malaysia, sebagai negara percontohan GRP bersama Indonesia, serta seluruh negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi dalam acara ini.

Di sela-sela pertemuan, delegasi Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Laos, yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN 2024. Dua agenda utama yang dibahas adalah inisiatif batik kolaborasi ASEAN dan dukungan Indonesia terhadap Laos dalam menghadapi situasi ekonomi yang sedang menurun. Inisiatif batik ini merupakan persembahan Indonesia yang diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam rangka Perayaan HUT ke-57 ASEAN pada 8 Agustus 2024.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang untuk merumuskan strategi jangka panjang, tetapi juga untuk merespons tantangan jangka pendek yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN. Indonesia terus menunjukkan perannya sebagai pemimpin dalam mendorong kerja sama regional yang lebih kuat, khususnya dalam bidang keuangan dan ekonomi hijau, demi mewujudkan ASEAN yang lebih tangguh dan berdaya saing tinggi.