Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021: Upaya Pemerintah Meningkatkan Iklim Investasi di Indonesia
- Kemenko Perekonomian
Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Susiwijono juga menyampaikan kondisi ekonomi terkini. Berdasarkan berbagai indikator ekonomi makro, pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh di atas 5% pada kuartal II tahun 2024 dengan pengendalian inflasi yang baik. Hal ini menjadikan Indonesia termasuk dalam sedikit negara dengan ekonomi yang kuat.
"Kalau konteksnya investasi, saya kira realisasinya sangat bagus. Hingga hari ini, Kementerian/Lembaga masih selalu menerima kunjungan dari calon investor. Kemenko Perekonomian bertanggung jawab terhadap Kawasan Ekonomi Khusus, Proyek Strategis Nasional, dan semua proyek strategis lainnya sehingga tahu persis betapa para calon investor masih sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia," ungkap Sesmenko Susiwijono.
Aksesi OECD dan Reformasi Regulasi
Meskipun proses revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 sudah mencapai 95% dan direncanakan akan diharmonisasi pada minggu depan agar dapat segera ditandatangani oleh Presiden, revisi ini merupakan proses dinamis dan pemerintah sangat terbuka dengan masukan dari masyarakat. Hal ini penting mengingat pemerintah juga sedang melakukan upaya aksesi sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia harus mematuhi standar OECD.
Sejak Juli 2024, Indonesia telah memasuki tahap aksesi OECD. Pemerintah menggulirkan reformasi jilid kedua yang berfokus pada implementasi praktik perizinan dan investasi. "Jika di jilid pertama adalah aturannya, di jilid kedua ini adalah reformasi mengenai prakteknya. Kita mengajukan aksesi anggota OECD dan harus mematuhi semua standar OECD. Jadi, ini jalan paralel: PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja kita ubah, tapi kita juga melakukan aksesi OECD," jelas Sesmenko Susiwijono.
Pada minggu depan, akan dilakukan kick-off Tim Nasional Percepatan Aksesi OECD yang terdiri dari 26 sektor, salah satunya mengenai investasi dan perizinan berusaha. Forum Konsultasi Publik ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian, I Ketut Hadi Priatna, dan menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, termasuk Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Deputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam, Wakil Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Riau, dan akademisi Universitas Borobudur.
Ajakan untuk Menghadiri INTI 2024
