Inflasi Indonesia Terkendali di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
- Kemenko Perekonomian
Jakarta, WISATA – Indonesia berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dengan realisasi inflasi pada Mei 2024 tercatat sebesar 2,84% year-on-year (yoy), berada dalam rentang sasaran 2,5±1%. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara G20 lain seperti Argentina (289% yoy), Turki (75,45% yoy), dan Rusia (7,84% yoy).
Keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter serta sinergi pengendalian inflasi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang bertemakan "Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga" di Istana Negara, Jumat (14/06), Presiden Joko Widodo menginstruksikan TPIP dan TPID untuk terus memperkuat pengendalian inflasi melalui pengamanan produksi dan peningkatan efisiensi rantai pasok pangan dengan dukungan dari GNPIP.
Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan terkait strategi meningkatkan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan. Pertama, memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kedua, mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture). Ketiga, mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Keempat, memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antar daerah. Kelima, memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga di tingkat Pusat dan Daerah guna mendukung upaya pengendalian inflasi.
Arahan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan untuk memastikan terkendalinya inflasi guna membangun landasan yang solid bagi pencapaian sasaran inflasi tahun 2025-2027 sebesar 2,5±1% di tengah risiko dampak rambatan ketidakpastian ekonomi global dan tantangan struktural yang masih ada.
“Sesuai dengan strategi kebijakan dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Itu terutama bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, sehingga inflasi tetap terjaga,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah di seluruh daerah yang berhasil menahan kenaikan harga pangan lebih tinggi. Kedua, peningkatan produksi domestik diantaranya diupayakan melalui program pompanisasi, penambahan alokasi pupuk subsidi, serta akses pembiayaan untuk sektor pertanian.
Ketiga, memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia, antara lain melalui program fasilitasi distribusi pangan pada 10 komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan mengoptimalkan pemanfaatan tol laut khususnya untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP). Dari sisi fiskal pusat, dukungan dan sinergi antar Kementerian/Lembaga juga perlu dioptimalkan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan beberapa hal yang ditekankan dalam pengendalian inflasi dan perlu dilanjutkan yaitu kesinambungan pasokan domestik yang merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas harga di seluruh daerah serta penyediaan data pangan yang akuntabel. Saat ini telah tersedia data harga secara real-time dan akurat, namun data pasokan pangan masih dalam pengembangan.
“Pengembangan dari neraca pangan ini menjadi penting. Badan Pangan akan mempersiapkan terkait penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah, diumumkan pemenang TPID Awards 2024. Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori yaitu TPID Kinerja Terbaik untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TPID Berprestasi untuk Kabupaten/Kota.
Pemenang TPID Award 2024 adalah sebagai berikut:
- Wilayah Sumatera: Provinsi: Kepulauan Riau, Kab/Kota Terbaik: Kota Pekanbaru, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Tanah Datar.
- Wilayah Jawa-Bali: Provinsi: Jawa Tengah, Kab/Kota Terbaik: Kota Madiun, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Kebumen.
- Wilayah Kalimantan: Provinsi: Kalimantan Selatan, Kab/Kota Terbaik: Kota Banjarmasin, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Wilayah Sulawesi: Provinsi: Sulawesi Tenggara, Kab/Kota Terbaik: Kabupaten Bone, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Boalemo.
- Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua: Provinsi: Nusa Tenggara Barat, Kab/Kota Terbaik: Kota Mataram, Kab/Kota Berprestasi: Kabupaten Lombok Barat.
Turut hadir dalam Rakornas tersebut Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Keuangan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Lembaga Negara, seluruh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, serta asosiasi terkait.