Pemerintah Percepat Transformasi Digital, Kolaborasi Global Menjadi Kunci Sukses

Jakarta, WISATA – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat proses transformasi digital nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah merevisi peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola ruang digital yang lebih komprehensif, aman, dan inklusif bagi semua pihak.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak guna menyusun revisi yang lebih baik. “Pemerintah meminta masukan dari semua pihak terkait ruang lingkup tata kelola ruang digital. Jika ada masukan konstruktif, kami akan pertimbangkan untuk disertakan dalam revisi ini,” ungkap Wamenkominfo dalam Workshop Tata Kelola Platform Digital: Kemunculan Tren dan Praktik Baik yang diselenggarakan di Jakarta Pusat, Rabu (18/09/2024).

Kolaborasi Global Sebagai Langkah Strategis

Dalam pidatonya, Wamenkominfo menegaskan bahwa transformasi digital adalah tantangan global yang memerlukan kolaborasi lintas negara. Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas tata kelola ruang digital yang terus berkembang pesat.

“Kita perlu belajar dari negara lain, baik negara maju maupun berkembang. Pengalaman mereka dalam mengelola ruang digital akan sangat berguna bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan yang tepat,” kata Nezar Patria.

Menurutnya, Indonesia dapat belajar banyak dari negara-negara yang telah lebih dulu menghadapi tantangan dalam transformasi digital. Hal ini terutama dalam hal regulasi teknologi digital dan perlindungan hak-hak masyarakat, yang dapat diadaptasi ke dalam konteks lokal.

“Pengalaman global akan membantu kita menemukan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan hak-hak pengguna internet di Indonesia. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan bersama,” tambahnya.

Membangun Tata Kelola Digital yang Lebih Inklusif

Dalam workshop tersebut, Wamenkominfo juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan ekosistem digital di dalam negeri. Keterlibatan semua pihak, mulai dari sektor pemerintah, industri, hingga organisasi masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan regulasi yang inklusif dan efisien.

"Kegiatan seperti hari ini adalah bentuk nyata komitmen Kementerian Kominfo dalam mewujudkan kebijakan publik yang transparan, melibatkan berbagai stakeholder, dan bertujuan untuk mempercepat transformasi digital nasional," jelas Nezar Patria.

Dalam workshop ini, perwakilan dari UNESCO, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai platform digital hadir untuk berbagi pengalaman dan wawasan. Diskusi ini diharapkan memberikan gambaran tentang praktik terbaik dari seluruh dunia yang bisa diimplementasikan di Indonesia.

Kesimpulan dari Workshop dan Kolaborasi Global

Workshop yang berlangsung sehari penuh ini tidak hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah, tetapi juga oleh pengamat dari organisasi internasional dan perwakilan kedutaan besar. Kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan UNESCO dalam penyelenggaraan acara ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkaya wawasan dan strategi Indonesia dalam mengelola ruang digital.

"Kita bisa membawa pulang ide-ide baru dan strategi praktis yang bermanfaat dari workshop ini, yang kemudian dapat diterapkan dalam pekerjaan kita masing-masing," tutup Nezar Patria.