Mengatasi Konflik Sosial di Indonesia dengan Overlapping Consensus: Pelajaran dari John Rawls

A Theory of Justice (1971), John Rawls
Sumber :
  • Tangkapan layar

4. Pembangunan Ekonomi yang Merata

Wakil Presiden ILC Serukan Perlindungan Pekerja Digital dan Kutuk Pelanggaran HAM oleh Israel

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering memicu ketegangan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai overlapping consensus yang sejati, pembangunan ekonomi yang merata harus menjadi fokus utama. Hal ini tidak hanya mencakup pemerataan distribusi kekayaan, tetapi juga memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat untuk berkembang, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan publik.

Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mengurangi kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal, serta antara kelompok kaya dan miskin. Inilah yang akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa sistem ekonomi negara berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat.

Karl Marx: “Sistem Ekonomi yang Mengabaikan Keadilan Sosial, pada Akhirnya akan Menghancurkan Dirinya Sendiri.”

Tantangan dalam Menerapkan Overlapping Consensus di Indonesia

Meskipun konsep overlapping consensus menawarkan solusi yang cukup ideal untuk menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, penerapannya tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi antara lain adalah:

  • Perbedaan Pandangan Hidup yang Mendalam: Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat kaya. Meski overlapping consensus mendorong kesepakatan bersama, sering kali terdapat pandangan hidup yang sangat berbeda antar kelompok. Ini bisa menjadi penghalang dalam mencapai konsensus yang diterima semua pihak.
  • Politik Identitas: Politik identitas sering kali memperburuk ketegangan antar kelompok. Ketika politik lebih ditekankan pada identitas agama atau etnis, akan sulit untuk menemukan titik temu yang bisa diterima semua kelompok.
  • Birokrasi dan Implementasi Kebijakan: Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebijakan yang sudah disepakati bersama dapat dijalankan dengan efektif. Birokrasi yang rumit dan korupsi dapat menghambat implementasi kebijakan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan damai.
Langkah Menuju Perubahan: Usulan Revisi Pasal 57 dan Dampaknya terhadap Kebijakan Kolonial

Mewujudkan Indonesia yang Harmonis dengan Overlapping Consensus

Halaman Selanjutnya
img_title