John Rawls dan Masa Depan Demokrasi: Bagaimana Memperbaiki Sistem yang GagalDemokrasi, yang dianggap sebagai sistem peme
- Tangkapan layar
Jakarta, WISATA - Demokrasi, yang dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik untuk menjamin kebebasan dan keadilan, kini menghadapi tantangan serius. Dari meningkatnya otoritarianisme hingga rendahnya partisipasi publik, krisis demokrasi semakin terlihat di berbagai belahan dunia.
Dalam konteks ini, pemikiran John Rawls memberikan wawasan penting tentang bagaimana memperbaiki sistem demokrasi yang gagal. Gagasan Rawls tentang keadilan sebagai fairness, original position, dan overlapping consensus menawarkan solusi untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap demokrasi.
Keadilan sebagai Fondasi Demokrasi
Bagi Rawls, demokrasi yang sehat harus didasarkan pada prinsip keadilan. Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling rentan.
Dalam demokrasi modern, ketimpangan kekuasaan sering kali menjadi penyebab utama kegagalan sistem. Kelompok elit dengan akses ke sumber daya dan pengaruh politik mendominasi pengambilan keputusan, sementara suara masyarakat umum diabaikan. Dengan mengadopsi prinsip Rawls, sistem demokrasi dapat diarahkan untuk melindungi kepentingan semua warga negara secara adil.
Peran Original Position dalam Desain Kebijakan
Konsep original position Rawls menawarkan pendekatan menarik untuk merancang kebijakan publik. Dalam konteks ini, pembuat kebijakan diajak untuk berpikir seolah-olah mereka tidak mengetahui posisi mereka di masyarakat.
Sebagai contoh, jika pembuat kebijakan merancang sistem pendidikan tanpa mengetahui apakah mereka akan lahir sebagai anak kaya atau miskin, mereka cenderung memilih kebijakan yang adil untuk semua orang. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi bias dan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Krisis Partisipasi Publik dalam Demokrasi
Salah satu masalah utama demokrasi modern adalah rendahnya partisipasi publik. Banyak warga negara merasa suaranya tidak dihargai atau tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan pemerintah.
