Hakim MK Soroti Ketidakhadiran Komisioner KPU dalam Sidang Sengketa Pileg 2024
- viva.co.id
Jakarta, WISATA - Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti ketidakhadiran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024. Hakim Arief menilai bahwa KPU tidak serius menghadapi sidang tersebut.
Pada awalnya, kuasa hukum dari Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, membuka kotak suara untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam sidang PHPU Pileg 2024.
"Hal yang kami pertanyakan adalah, pembukaan kotak suara tersebut awalnya untuk pengambilan bukti, Yang Mulia. Bukti yang kami ajukan di sini antara lain hasil kabupaten D, hasil kecamatan D, hasil C, dan salinan hasil C," jelas kuasa hukum PAN di ruang sidang panel III.
Mendengar hal tersebut, Hakim Arief meminta tanggapan dari pihak KPU mengenai pembukaan kotak suara tersebut. Namun, ia menyadari bahwa tidak ada anggota KPU yang hadir di kursi yang disediakan.
"Saya minta konfirmasi dari pihak termohon. Apakah benar ada pembukaan pada tanggal 27 April? Dari termohon? KPU? Di mana anggota KPU? Kuasa hukumnya? Bagaimana tanggapan KPU atas hal ini?" tanya Arief.
Para perwakilan KPU yang hadir mengungkapkan bahwa pimpinan mereka sedang menghadiri acara lain. Hal ini membuat Hakim Arief menegaskan bahwa KPU tidak serius dalam menghadapi jalannya sidang sengketa, bahkan sejak sengketa Pilpres 2024. Ia kemudian menanyakan siapa komisioner yang seharusnya hadir dalam sidang tersebut.
"Ini tidak bisa diterima, ini masalah serius, bagaimana tanggapannya? KPU seharusnya serius. Hal ini harus disampaikan kepada komisioner. Berapa jumlah komisioner yang ada?" tegasnya.
