DEFA: Tonggak Perekonomian Digital ASEAN yang Terbuka, Aman, dan Interoperable
- Tangkapan Layar Instagram @smindrawati
Washington, WISATA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah panel diskusi di Washington, D.C., menegaskan pentingnya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dalam membangun pondasi perekonomian digital ASEAN yang kuat dan berkelanjutan.
DEFA, sebuah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2023, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Adopsi DEFA ini diyakini akan menjadi tonggak penting bagi perekonomian digital regional yang terbuka, aman, interoperable, kompetitif, dan inklusif.
"DEFA akan menyiapkan peta jalan untuk mengakselerasi perdagangan digital, pengelolaan data, mendorong inovasi, serta meningkatkan produktivitas," jelas Menkeu Sri Mulyani, seperti dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati.
Pertumbuhan pesat perekonomian digital di ASEAN, diproyeksikan mencapai $1 triliun pada akhir dekade ini, dan DEFA diyakini mampu meningkatkan proyeksi tersebut hingga $2 triliun. Hal ini tentunya akan membawa manfaat besar bagi seluruh negara anggota ASEAN.
Indonesia, sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, terus aktif mendorong implementasi kerja sama perekonomian digital di kawasan. Salah satu contohnya adalah melalui pembayaran lintas batas negara melalui QRIS yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Per Agustus 2023, QRIS telah digunakan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Meskipun DEFA dan QRIS menunjukkan kemajuan yang signifikan, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa perkembangan perekonomian digital juga memiliki risiko dan tantangan. Pinjaman online, misalnya, menjadi salah satu contoh yang perlu mendapat perhatian serius.
"Kerja sama kawasan menjadi penting untuk menyelesaikan beragam permasalahan ini – mulai dari fraud, pencucian uang, hingga pendanaan terorisme," ujar Menkeu Sri Mulyani.
