ROHINGYA: Warga Kuta Barat Menolak Rohingya dan Desak UNHCR Segera Pindahkan Keluar Kota Sabang
- IG/insightdunia
Sabang, WISATA – Pada bulan November dan Desember 2023 hampir semua media informasi memberitakan tentang ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Kedatangan mereka dengan alasan terdampar yang kesekian kalinya di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Bahkan warga Gampong Kuta Barat, Kota Sabang, terus mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera memindahkan para pengungsi etnis Rohingya keluar dari Pulau Weh. Hal tersebut disampaikan Keuchik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim, yang melakukan audiensi ke Kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat, untuk menyuarakan aspirasi warga setempat sekaligus mendukung pemerintah dalam hal pemindahan etnis Rohingya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kunjungan Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi ke lokasi Unjuk Rasa untuk bertemu Warga Kuta barat yang melakukan aksi penolakan etnis Rohingya di Kota Sabang, pada Rabu (6/12/2023).
Selain penolakan itu, Keuchik Gampong Kuta Barat juga menyampaikan, tentang buruknya perilaku pengungsi Rohingya di kamp penampungan sementara, yang berlokasi di Dermaga CT-1 Gampong Kuta Barat. Hal ini membuat warga semakin geram, pasalnya sanitasi yang disediakan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Menurutnya, jika hal ini tidak mendapat perhatian segera, akan berdampak buruk pada keindahan dan kebersihan lingkungan Kota Sabang. Terlebih menjelang natal dan tahun baru, dimana biasanya banyak dikunjungi wisatawan, jelas Keuchik Gampong Kuta Barat tersebut. Dalam hal ini, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, Setdako Sabang, Naufal mengatakan laporan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan peninjauan langsung kondisi di lapangan.
Rohingya
- IG/infobandaaceh
Pada kesempatan tersebut, Naufal menerima dan menampung berbagai aspirasi lanjutan dari masyarakat setempat. Ia juga menyampaikan beberapa hal kesalahanpahaman yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Terutama terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemerintah bersama unsur Forkopimda sabang untuk menangani masalah ini. Naufal kembali menegaskan, sampai dengan saat ini Pemko Sabang tidak pernah mengeluarkan biaya apapun untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi Rohingya. Dan mengenai penyediaan tempat penampungan, yang sifatnya sementara ini, merupakan kesepakatan pada rapat Forkopimda beberapa waktu yang lalu.
Selanjutnya Naufal menyampaikan bahwa untuk pembiayaan, sampai saat ini Pemko Sabang tidak pernah mengeluarkan anggaran 1 sen pun untuk para pengungsi tersebut. Karena semua hal terkait pengungsi Rohingya adalah kewenangan UNHCR yang bermitra dengan IOM.
