Danantara dan Masa Depan BUMN: Terobosan atau Ancaman bagi Ekonomi Nasional?

Jakarta, WISATA - Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 menandai babak baru dalam pengelolaan aset negara Indonesia. Dengan mengonsolidasikan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai lebih dari Rp14.715 triliun atau sekitar 900 miliar dolar AS, Danantara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional. Namun, muncul pertanyaan: apakah inisiatif ini merupakan terobosan yang akan membawa kemajuan, atau justru ancaman bagi stabilitas ekonomi Indonesia?

Latar Belakang Pembentukan Danantara

Pembentukan Danantara didasarkan pada perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 4 Februari 2025. Lembaga ini dirancang untuk mengelola dan mengoptimalkan aset dari tujuh BUMN utama, termasuk Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara dan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN).

Potensi Manfaat Ekonomi

Dengan total aset kelolaan yang signifikan, Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Lembaga ini diharapkan dapat menarik investasi asing, meningkatkan nilai tambah BUMN, dan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, hilirisasi industri, dan produksi pangan. Presiden Prabowo optimistis bahwa Danantara akan berperan penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun.

Selain itu, struktur Danantara yang lebih fleksibel dibandingkan format BUMN konvensional diharapkan dapat mempermudah kerjasama dengan mitra strategis dan menarik investasi lebih cepat. Hal ini berpotensi mengurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan aset negara.

Tantangan dan Risiko

Meskipun memiliki potensi besar, pembentukan Danantara juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya adalah risiko intervensi politik dalam pengelolaan aset negara. Kontrol langsung oleh presiden dapat memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang dan keputusan investasi yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik daripada ekonomi.

Selain itu, pengalihan aset dan dividen BUMN ke Danantara dapat mengurangi pendapatan langsung pemerintah dari sektor ini, yang sebelumnya digunakan untuk membiayai berbagai program publik. Efisiensi anggaran yang dilakukan untuk mendukung pendanaan Danantara, seperti pemotongan belanja kementerian/lembaga, dapat berdampak negatif pada perekonomian jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Reaksi Publik dan Pengawasan

Peluncuran Danantara telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pengamat ekonomi. Beberapa pihak menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah maju dalam pengelolaan aset negara, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi monopoli dan kurangnya transparansi. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, pemerintah berencana membentuk dewan pengawas yang melibatkan mantan presiden dan perwakilan organisasi masyarakat sipil, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam operasional Danantara.

Danantara merupakan inisiatif ambisius yang berpotensi membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan aset negara dan perekonomian Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi tata kelola yang baik, transparansi, dan pengawasan yang ketat untuk menghindari intervensi politik dan memastikan bahwa tujuan ekonomi dapat tercapai tanpa mengorbankan kepentingan publik.