Harapan Mismun Warga yang Tinggal Sekitar Hutan pada Raja Juli Antoni di Kabinet Prabowo Subianto

Mismun Pengurus LMDH Sidodadi Kebumen
Sumber :
  • Handoko/istimewa

Jakarta, WISATA - Pelantikan kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum besar bagi berbagai sektor di Indonesia, termasuk sektor kehutanan. Dengan ditunjuknya Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan yang baru, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Jawa memiliki harapan besar terkait kebijakan yang lebih berpihak pada mereka. Salah satu masyarakat yang menyampaikan harapannya adalah Mismun, seorang warga yang tergabung dalam Asosiasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Almadhina.

Pertama Kali Dilakukan, Kasad Lepasliarkan Satwa di Kawasan Hutan Lindung Sanggabuana

Mismun, yang tinggal di sekitar hutan Jawa, menyuarakan harapannya agar kebijakan kehutanan di masa depan tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. "Kami berharap hutan bisa menjadi sumber kemakmuran bagi kami, masyarakat pinggiran hutan. Kami juga ingin ikut berkontribusi dalam melestarikan hutan, namun kami butuh dukungan dan fasilitasi dari pemerintah," ujar Mismun.

Harapan Masyarakat untuk Hutan Produktif

Inilah Tips Sederhana untuk Mengetahui Air Bersih yang Memenuhi Standar Kesehatan

Dalam wawancaranya lewat chat, Mismun menekankan pentingnya menjadikan hutan sebagai kawasan produktif yang dapat mendukung perekonomian warga sekitar. Ia menyebutkan bahwa banyak masyarakat di sekitar hutan yang sudah terlibat dalam upaya pelestarian hutan, namun akses terhadap anggaran negara dan dukungan pemerintah masih sangat terbatas. "Kami ingin ikut andil dalam menjaga hutan, tapi kami juga perlu mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap anggaran untuk program-program peningkatan ekonomi, terutama yang melibatkan masyarakat tani," tambah Mismun.

Mismun juga menyoroti pentingnya pembukaan akses jalan usaha tani yang disebutnya sebagai "jut". Menurutnya, pembukaan akses tersebut akan membantu masyarakat dalam mengelola lahan pertanian di sekitar hutan yang selama ini sulit dijangkau. "Jalan usaha tani sangat penting bagi kami. Dengan adanya akses ini, kami bisa lebih mudah memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini kritis dan membutuhkan penataan ulang," jelas Mismun.

JAY IDZES: Keren, Bang Jay Cetak Gol, Saat Venezia Bermain Imbang Lawan Juventus

Peran Anggaran Desa dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Mismun adalah perlunya anggaran desa digunakan untuk kegiatan di kawasan hutan yang bukan milik negara. Menurutnya, banyak lahan hutan yang dalam kondisi kritis dan membutuhkan perhatian khusus. "Kami berharap pemerintah bisa berbagi tanggung jawab dengan masyarakat dalam menata lahan-lahan hutan yang kritis. Beri kami kesempatan dan fasilitasi yang memadai agar kami bisa turut serta dalam memperbaiki kondisi hutan," tegas Mismun.

Selain itu, ia menekankan bahwa dengan dukungan yang tepat, seperti LMDH Sidodadi Desa Totogan RPH Sadang Kecamatan  Karangsambung Kabupaten Kebumen dapat menjadi mitra yang andal dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan perekonomian. "Kami butuh bantuan, baik dalam bentuk anggaran maupun pelatihan, untuk memastikan bahwa setiap program yang kami jalankan bisa sukses dan berdampak positif bagi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Tantangan Ketersediaan Air Bersih di Sekitar Hutan

Mismun juga menyampaikan kekhawatiran terkait kurangnya akses air bersih di daerah pemukiman yang dekat dengan hutan. Menurutnya, kawasan hutan yang kurang produktif dapat dimanfaatkan untuk ditanami pohon-pohon yang bisa membantu menjaga ketersediaan air dan berfungsi sebagai hutan lindung. "Kawasan hutan yang dekat dengan pemukiman warga dan kekurangan air bersih perlu mendapatkan perhatian khusus. Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi dengan menanam pohon-pohon yang bermanfaat sebagai penyangga air," jelas Mismun.

Misi Bersama untuk Membangun Hutan yang Berkelanjutan

Melalui keterlibatannya dalam LMDH Almadhina, Mismun berharap bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan, dapat memperkuat kolaborasi dengan masyarakat desa hutan dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan. "Kami di LMDH Sidodadi dan KTH Sendang Arum siap untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kami percaya, dengan dukungan dan fasilitasi yang tepat, hutan bisa menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar," ujar Mismun.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan untuk terus semangat dalam menjaga hutan dan melakukan kebaikan. "Mari kita terus berbuat kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang. Aamiin," tutupnya.

Statistik Kehutanan dan Peran Masyarakat

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 30 juta hektar dari total 93 juta hektar kawasan hutan di Indonesia tergolong sebagai kawasan yang kritis dan perlu segera direhabilitasi. Kementerian Kehutanan mencatat bahwa peran masyarakat desa hutan, seperti yang dilakukan oleh LMDH, sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Data ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian hutan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.

Selain itu, data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa alokasi anggaran desa untuk program-program kehutanan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, banyak desa yang berada di sekitar kawasan hutan berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan hutan dan pertanian.

Harapan Besar di Bawah Kepemimpinan Baru

Dengan dilantiknya Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat hutan Jawa seperti Mismun berharap akan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan kehutanan. Harapan mereka adalah agar kawasan hutan tidak hanya dijaga kelestariannya, tetapi juga dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Masyarakat desa hutan siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah, namun mereka membutuhkan akses yang lebih mudah terhadap anggaran dan program-program pendukung. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kawasan hutan di Indonesia bisa menjadi sumber daya yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.