Mendorong Transisi Energi: Indonesia Siap Menuju Net Zero Emission 2060

Jakarta, WISATA - Indonesia semakin memperkuat langkahnya menuju pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2060 dengan berbagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% pada tahun 2030 melalui upaya domestik, dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional. Komitmen ini menjadi bagian penting dari strategi global untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Seminar Nasional Renewable Energy dan Transisi Energi serta Rapat Kerja Nasional Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII) di Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (29/08), menyampaikan bahwa inovasi dalam renewable energy dan transisi energi harus dipercepat. "Energi adalah kontribusi utama dari emisi gas rumah kaca di Indonesia, mencapai 34% dari total emisi," jelasnya. "Transisi hijau ini adalah salah satu langkah yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan ini."

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang memungkinkan perdagangan karbon sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pada Februari 2023, Pemerintah meluncurkan Emission Trading System (ETS) di sektor pembangkit listrik, diikuti dengan peluncuran Bursa Karbon (IDX Carbon) pada September 2023. Diharapkan, melalui mekanisme ini, emisi gas rumah kaca dapat dikurangi hingga 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030.

Upaya lebih lanjut dilakukan melalui pengkajian pensiun dini (early retirement) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Pada KTT G20 Indonesia 2022, Indonesia berhasil mendapatkan komitmen pendanaan sebesar USD21,6 miliar untuk mendukung transisi energi.

Indonesia juga berperan aktif dalam Asia Zero Emission Community (AZEC), sebuah inisiatif bersama Jepang untuk mendorong transisi energi di kawasan Asia. Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang berperan sebagai chair dan co-chair dalam AZEC. Pada pertemuan ministerial kedua di Jakarta baru-baru ini, 34 proyek dari Indonesia telah diidentifikasi sebagai bagian dari 78 proyek transisi energi di kawasan Asia. Proyek-proyek ini diharapkan akan mendapatkan pendanaan dari JETP melalui AZEC.

Program Mandatori Biodiesel juga menjadi sorotan dalam upaya transisi energi di Indonesia. Program Mandatori B35 telah diakui sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, dan Indonesia saat ini sedang mempersiapkan implementasi Mandatori B40 pada Januari 2025. Selain itu, Menko Airlangga menyebutkan bahwa Indonesia sedang mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF) untuk memenuhi 5% kebutuhan avtur di dalam negeri, dengan target menjadi supplier terbesar di ASEAN.

Pengembangan hydro energy juga menjadi salah satu fokus Pemerintah Indonesia, dengan target mencapai kapasitas mendekati 10 gigawatt. Menko Airlangga menekankan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia (PII), sangat penting dalam menyukseskan transisi energi ini. "Kita membutuhkan lebih banyak insinyur, terutama dalam bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika untuk mendukung digitalisasi dan industri masa depan," tegasnya.