Belajar dari Kasus PDN, Inilah yang Mendesak Harus Segera Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Jakarta, WISATA – Kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) oleh ransomware Brain Cipher telah mengguncang Indonesia, menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan stabilitas layanan publik. Insiden ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah mendesak dalam memperkuat keamanan siber. Artikel ini akan membahas apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah serangan serupa di masa depan.

Kronologi Kasus PDN

Pada tanggal 23 Juni 2024, Pusat Data Nasional mengalami serangan siber oleh ransomware Brain Cipher, yang menyebabkan enkripsi data penting dan gangguan pada berbagai layanan publik. Pelaku menuntut tebusan sebesar USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengonfirmasi bahwa serangan ini adalah bentuk pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0.

Dampak Serangan

Serangan ini berdampak signifikan pada layanan publik yang bergantung pada data dari PDN. Beberapa layanan yang terkena dampak antara lain:

1.    Layanan e-KTP - Pembuatan dan penggantian e-KTP terhenti.

2.    BPJS Kesehatan - Gangguan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan.

Halaman Selanjutnya

3.    Sistem Perpajakan - Tertundanya proses pelaporan dan pembayaran pajak.