Kapitalisme yang Adil? Pelajaran dari John Rawls tentang Redistribusi Kekayaan

Jakarta, WISATA - Kapitalisme sering kali dianggap sebagai mesin pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi sistem ini juga mendapat kritik karena menciptakan ketimpangan yang sangat besar. Kekayaan yang terkonsentrasi pada segelintir orang membuat sebagian besar masyarakat terpinggirkan. John Rawls, melalui teorinya A Theory of Justice, menawarkan pandangan menarik tentang bagaimana kapitalisme bisa dijalankan dengan cara yang lebih adil melalui redistribusi kekayaan. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Rawls tentang menciptakan kapitalisme yang lebih manusiawi?

Kapitalisme dan Ketimpangan Ekonomi
Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pasar bebas. Meskipun berhasil meningkatkan taraf hidup di banyak negara, sistem ini juga menciptakan kesenjangan yang signifikan. Menurut laporan Oxfam 2023, 1% orang terkaya di dunia menguasai hampir separuh kekayaan global, sementara miliaran orang hidup dalam kemiskinan.

Ketimpangan ini tidak hanya menciptakan masalah sosial, tetapi juga merusak fondasi demokrasi. John Rawls menyadari bahaya ini dan menawarkan solusi melalui prinsip keadilannya.

Prinsip Perbedaan Rawls
Rawls mengajukan dua prinsip utama dalam teorinya:

1. Prinsip Kebebasan: Kebebasan dasar, seperti kebebasan berpendapat dan beragama, harus dijamin untuk semua orang.
2. Prinsip Perbedaan: Ketidaksetaraan ekonomi hanya dapat diterima jika memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Melalui prinsip perbedaan, Rawls menekankan pentingnya redistribusi kekayaan. Ini bukan berarti semua orang harus memiliki kekayaan yang sama, tetapi mereka yang memiliki kelebihan harus berkontribusi lebih banyak untuk membantu kelompok yang kurang beruntung.

Redistribusi Kekayaan dalam Praktek
Redistribusi kekayaan dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti pajak progresif, subsidi untuk pendidikan dan kesehatan, serta program perlindungan sosial. Negara-negara seperti Denmark dan Norwegia telah berhasil meminimalkan ketimpangan dengan menerapkan kebijakan semacam ini.