Kebijakan Proaktif Presiden Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global

Jakarta, WISATA - Selama sepuluh tahun terakhir, perekonomian Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan di kisaran 5% dan inflasi yang terkendali. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik pada Oktober 2024 menunjukkan inflasi berada di angka 1,71% (yoy), yang masih sesuai dengan target Bank Indonesia. Angka ini menunjukkan kestabilan ekonomi di tengah tren deflasi bulanan yang sempat terjadi.

Namun, kondisi eksternal yang semakin kompleks, seperti konflik di Eropa Timur dan Timur Tengah, serta ancaman fragmentasi perdagangan global, tetap menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa volatilitas harga dunia diperkirakan akan meningkat. "Menurut IMF, kerugian output global akibat fragmentasi perdagangan berkisar antara 0,2% hingga 7% dari PDB," jelas Airlangga dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner, Jumat (1/11).

Indonesia sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan ASEAN aktif berperan dalam kerja sama ekonomi global. Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat posisi ekonomi dengan mendorong kerja sama internasional yang inklusif dan berfokus pada kepentingan rakyat. Diplomasi ekonomi Indonesia didasarkan pada hasil yang konkret dan keterbukaan terhadap peluang baru, seperti integrasi ekonomi yang lebih mendalam melalui akses ke pasar global.

Airlangga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia terus melibatkan diri dalam organisasi internasional untuk memperkuat kerjasama ekonomi. Indonesia berkomitmen untuk mempercepat aksesi OECD, melaksanakan penuh perjanjian perdagangan RCEP dan IPEF, serta mempercepat perundingan dalam IEU-CEPA. Upaya diplomasi ekonomi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik serta membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi rakyat Indonesia.

Menko Airlangga juga mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia baru saja menghadiri pertemuan dengan BRICS, di mana Indonesia mempertimbangkan untuk bergabung sebagai anggota. “Dengan implementasi perjanjian ekonomi yang luas, ini adalah wujud nyata komitmen Indonesia untuk bersikap non-blok, terbuka, dan bekerja sama dengan semua pihak demi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Airlangga mengimbau para pelaku industri dan Kadin Indonesia untuk turut berperan dalam mengakselerasi investasi di berbagai sektor, khususnya sektor hilir yang bernilai tambah tinggi. Penguatan sektor hilir menjadi fokus untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Acara yang dihadiri oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Menteri Luar Negeri, serta Ketua Umum Kadin Indonesia ini juga memperlihatkan antusiasme dari sejumlah Duta Besar negara-negara sahabat yang menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah ekonomi yang diambil oleh Indonesia.

Upaya diplomasi ekonomi ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan transformasi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi infrastruktur Indonesia terus bertumbuh dengan signifikan. Data Kementerian PUPR menunjukkan, realisasi investasi infrastruktur pada 2023 mencapai Rp400 triliun, meningkat 7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kedepannya, pemerintah optimis bahwa kerja sama ekonomi dan penguatan diplomasi akan menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan daya tarik pasar domestik dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia akan terus menguatkan posisinya di kancah ekonomi global