Revisi UU ITE 2024: Apakah Ini Akhir dari Kebebasan Berpendapat di Dunia Digital?
- Image Creator/Handoko
Penyebaran hoaks dan disinformasi, terutama melalui media sosial, menjadi salah satu alasan utama revisi UU ITE. Namun, penegakan hukum terkait hoaks sering kali menuai kritik karena dianggap tidak konsisten dan bias. Pemerintah harus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dilakukan secara adil, tanpa menyasar kritik yang sah terhadap kebijakan atau pejabat publik.
Pasal-pasal yang berkaitan dengan berita bohong harus lebih jelas untuk menjamin penegakan hukum yang tidak membatasi ruang demokrasi. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam mengatasi disinformasi, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi masyarakat.
Transparansi dan Keterlibatan Publik
Salah satu kritik utama terhadap proses revisi UU ITE sebelumnya adalah kurangnya keterlibatan publik. UU ITE merupakan undang-undang yang memiliki dampak luas bagi masyarakat digital, sehingga penting untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses revisi, termasuk masyarakat sipil, akademisi, serta pelaku industri teknologi.
Keterlibatan yang lebih luas akan memastikan bahwa UU ITE lebih inklusif dan representatif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi dalam proses revisi akan mencegah persepsi bahwa undang-undang ini dibuat untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.
Salah satu kritik terbesar yang terus menghantui UU ITE adalah potensi penggunaannya untuk mengkriminalisasi kritik. Sejak UU ITE pertama kali disahkan, banyak kasus yang menjerat aktivis, jurnalis, dan warga sipil hanya karena menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau pejabat publik.