Kritik Socrates terhadap Politik dan Pemerintahan: Membongkar Kelemahan Demokrasi

Socrates
Sumber :
  • Myceleb

Malang, WISATA - Socrates, seorang filsuf Yunani kuno yang terkenal, tidak hanya dikenal dengan metodenya yang unik dalam berfilsafat, tetapi juga karena pandangan kritisnya terhadap sistem politik dan pemerintahan pada zamannya. Salah satu aspek yang sering menjadi sasaran kritiknya adalah demokrasi, bentuk pemerintahan yang dianggap oleh banyak orang sebagai yang terbaik. Namun, melalui karyanya dan dialog-dialognya, Socrates meragukan keberhasilan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, dan menggambarkan alternatif yang lebih baik dalam "The Republic."

9 Quote Terbaik dari Xenophon: Penulis, Prajurit, dan Filsuf Yunani Kuno Murid Socrates

Kritik terhadap Demokrasi

Socrates meragukan keberhasilan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, karena percaya bahwa mayoritas masyarakat mungkin tidak selalu memilih keputusan yang bijaksana. Dalam demokrasi, keputusan seringkali didasarkan pada suara mayoritas, tanpa mempertimbangkan apakah keputusan tersebut benar atau tidak. Socrates khawatir bahwa kebijaksanaan dan kebenaran bisa terkubur di bawah desakan dan kepentingan politik dari mayoritas.

Ini Pendapat Aristoteles terkait Eyang Gurunya Socrates, Siapa, Mengapa dan Bagaimana?

Alternatif yang Diajukan: Negara Ideal

Dalam karyanya yang terkenal, "The Republic," Socrates menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh sekelompok filsuf-kings. Menurut Socrates, pemimpin yang ideal haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam, bukan hanya orang-orang yang terpilih berdasarkan popularitas atau kekayaan mereka. Pemimpin-pemimpin ini akan memimpin dengan bijaksana, mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan individu atau kelompok.

Begini Kecerdasan dan Sifat Humanis Socrates seperti yang Dilukiskan Xenophon dalam Memorabilia

Implikasi dalam Politik Modern

Meskipun pemikiran Socrates mungkin terdengar idealis, konsep tentang negara yang dipimpin oleh filsuf-kings tetap menjadi subjek diskusi dalam politik modern. Banyak ahli politik dan filsuf yang mempertimbangkan bagaimana kita dapat menggabungkan prinsip-prinsip kebijaksanaan dan kebenaran dalam sistem politik yang demokratis. Diskusi tentang batasan demokrasi dan kebutuhan akan kepemimpinan yang bijaksana terus berlanjut hingga saat ini.

Halaman Selanjutnya
img_title