RAPBN 2026: Janji Manis Pertumbuhan, tapi Benarkah Rakyat Dibebani Pajak Lebih Berat?

Suasana di pasar tradisional Gamalama Ternate,
Sumber :
  • Antara Foto

RAPBN 2026 janji pertumbuhan 5,4 persen, tapi publik khawatir beban pajak dan utang justru makin berat bagi rakyat kecil.

img_title Produksi Padi Cerdas Iklim: BRIN Dorong Teknologi untuk Tingkatkan Produktivitas dan Ketahanan Pangan

Jakarta, WISATA - Pemerintah resmi mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dengan optimisme tinggi. Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan proyeksi 2025 yang berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen.

Harapannya jelas, ekonomi Indonesia bisa lebih tangguh menghadapi guncangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik hingga fluktuasi harga komoditas. Namun, di balik target manis itu, publik mempertanyakan satu hal: siapa yang akan menanggung beban untuk membiayai ambisi tersebut?

img_title Magelang Fair 2026 Berjalan Sukses, Raup Omzet Rp3,17 Miliar, Hadirkan 54 Ribu Pengunjung

Pajak Jadi Tumpuan Utama

RAPBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.940,6 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan mendominasi porsi terbesar. Pemerintah mendorong intensifikasi pajak melalui digitalisasi, penegakan hukum, serta perluasan basis pajak.

img_title Rupiah Tertekan ke Level Rp18.000: Dilema Industri Pariwisata di Tengah Badai Inflasi Impor

Pertanyaan kritisnya, apakah strategi ini akan benar-benar adil? Bagi masyarakat kelas menengah dan UMKM, pajak yang semakin ketat bisa menjadi beban tambahan. Sebaliknya, kalangan pengusaha besar dengan celah regulasi sering kali masih bisa mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

Jika pajak menjadi tulang punggung penerimaan, wajar bila masyarakat khawatir kebijakan ini lebih menekan rakyat kecil daripada mengorek potensi dari korporasi besar.

Belanja Triliunan, Siapa yang Menikmati?

Belanja negara dalam RAPBN 2026 ditetapkan mencapai Rp3.485,9 triliun. Pemerintah menegaskan dana itu akan difokuskan pada program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur hijau dan transisi energi.

Namun, publik masih menyimpan keraguan. Program makan bergizi gratis, revitalisasi rumah sakit daerah, hingga investasi energi terbarukan memang terdengar menjanjikan. Tetapi, apakah implementasinya benar-benar akan sampai ke masyarakat bawah? Banyak pengalaman di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa anggaran besar justru rentan kebocoran dan salah sasaran.

Defisit dan Utang, Bom Waktu Ekonomi?

Meski menargetkan pertumbuhan yang tinggi, RAPBN 2026 masih menyisakan defisit Rp545,3 triliun atau sekitar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini akan ditutup dengan pembiayaan utang, baik melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman luar negeri.

Halaman Selanjutnya
img_title