Tingkatkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat, Kini Trenggalek Punya Mal Pelayanan Publik (MPP)
- rri.co.id
Trenggalek, WISATA – Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, Lembaga, Pemda, BUMN/D, serta swasta secara terpada pada satu tempat. Saat ini Kabupaten Trenggalek sudah mempunyai MPP tersebut.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mal Pelayanan Publik di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kabupaten Trenggalek, Selasa (20/8/2024).
Dalam sambutannya, Adhy mengatakan bahwa sebelumnya Jatim telah memiliki 30 MPP. Dengan diresmikannya MPP Trenggalek kali ini, maka jumlah MPP di Jatim menjadi 31.
"Masih ada 7 kab/kota yang belum memiliki MPP. Kami akan terus tingkatkan pelayanan melalui munculnya MPP baru di kab/kota lain di Jatim. Kita upayakan akhir 2024 seluruh kab/kota di Jatim punya MPP," ucapnya.
Berkaitan dengan 7 kab/kota yang belum memiliki MPP, Adhy mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dan mengupayakan agar segera dibentuk. Adapun ke-7 kab/kota tersebut adalah Kab. Blitar, Kab. Bondowoso, Kab. Kediri, Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kota Blitar dan Kota Madiun.
"Tujuh kabupaten/kota ini dalam proses pembangunan MPP," terang Adhy.
Secara khusus, Pj. Gubernur Adhy memberikan apresiasinya kepada Pemkab Trenggalek atas komitmennya yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya melalui adanya MPP ini.
“Terimakasih dan apresiasi kepada Bupati Trenggalek di akhir jabatan telah melaksanakan surat edaran dari kami dengan membangun Mal Pelayanan Publik, sehingga masyarakat dipermudah dengan pelayanan yang terintegrasi,” kata Adhy.
Surat edaran yang dimaksud adalah SE No. 000.8.3.4/8814/031/2024 tentang Pendataan Rencana Pembentukan Mal Pelayanan Publik yang dikeluarkan pada 5 Maret 2024.
Menurut MENPANRB, Abdullah Azwar Anas, baru ada 231 kabupaten/kota yang punya MPP dari total seluruh kabupaten/kota di Indonesia atau hanya 45 persen sehingga pembangunan Mall Pelayanan Publik ini harus terus dipacu. “Bangunan tidak perlu megah yang penting fungsinya optimal. Jadi dapat menggunakan ruko, bekas rumah dinas, atau aset pemda lain,” katanya.
Jawa Timur bisa menjadi role model untuk inovasi walaupun masih ada beberapa ruang untuk perbaikan. "Jatim punya inovasi yang luar biasa. Spirit Majapahit harus selalu dibangkitkan agar kita terhomat bahkan di tempat lain," katanya mengakhiri.
