UGM: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat UGM: Untuk Jaga Kepuasan Publik Hingga 2024
- presidenri.go.id
Saat ditanya mengenai isu reshuffle yang menjadi rumor bagi-bagi kekuasaan, Arya Budi, MAPS. menjelaskan bahwa sebenarnya reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan itu sudah dilakukan sejak reshuffle pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya. Namun, motif kali ini, untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024.
“Ada beberapa figur yang memiliki kepentingan, Presiden Joko Widodo lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan dan tentunya, sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus,” terang Arya Budi, MAPS. saat ditanya apakah figur yang dilantik sudah pas untuk mengisi posisi yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo.
Ketika ditanya mengenai pekerjaan rumah terberat berada di posisi siapa dan apa saja pekerjaan rumah tersebut, Arya Budi menjawab menteri dan wakil menteri yang di Kemenkominfo, karena di sana ada kasus dan ada pekerjaan rumah untuk me-recover kasus itu dan juga Kementerian Agama yang terkait dengan pelaksanaan haji.
Di sisi lain, wakil menteri juga berperan untuk mengawasi menteri begitu juga sebaliknya.
“Menuntaskan janji kampanye yang belum tuntas, menjaga kinerja agar tidak tercipta isu secara umum menjelang ganti presiden di 2024, dan penegakan hukum. Saya pikir juga akan lebih penting di platform ekonomi untuk kepuasan publik, jika tidak ada perubahan sampai 2024, on the track, dan tidak ada guncangan politik dan isu hukum maka bisa dibilang komposisi sekarang akan maksimal,” tegasnya.
(Sumber: ugm.ac.id)
