Tegas! Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Copot Birokrasi dan Pejabat yang Mempersulit Rakyat
- presidenri.go.id
Sebagai langkah awal dalam reformasi birokrasi, Kementerian Dalam Negeri mengumumkan program evaluasi kinerja untuk seluruh pejabat eselon I dan II. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan terlibat dalam audit menyeluruh terhadap proses birokrasi di kementerian untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
Kementerian Komunikasi dan Informatika turut ambil bagian dengan merancang aplikasi digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara online, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungutan liar. Proyek ini dijadwalkan akan rampung pada akhir tahun 2024 dan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik hingga 80%, menurut estimasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang perdana Kabinet Merah Putih memberikan sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi adalah prioritas utama dalam pemerintahannya. Harapan masyarakat tinggi agar perubahan ini dapat segera terasa, terutama dalam peningkatan layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan.