Komite Parlemen Eropa dan Indonesia Bahas Rencana dan Percepatan Penyelesaian IEU-CEPA

Airlangga Bersama Perwakilan Parlemen Eropa
Sumber :
  • ekon.go.id

Jakarta, WISATA- Setelah kunjungan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa pada Mei 2023, Kantor Kemenko Perekonomian menerima kunjungan Committee for International Trade (INTA) Parlemen Eropa untuk membahas rencana masa depan dari misi bersama tersebut, serta percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa sektor digital menjadi salah satu prioritas Keketuaan ASEAN 2023 Indonesia. Melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA), platform perdagangan digital diharapkan dapat menjadi faktor pendorong ekonomi inklusif dan mendukung pelaku usaha kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam perdagangan global.

Baca pula: https://wisata.viva.co.id/berita/544-tanggapi-cuitan-sby-tentang-kerjasama-pemimpin-negara-ini-kata-jokowi

Menko Airlangga juga berbagi pengalaman tentang upaya ketahanan pangan Indonesia di tengah isu perubahan iklim, serta dukungan Uni Eropa terhadap komitmen kerja sama Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang diluncurkan oleh negara-negara G7 untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

Selain itu, kedua pihak juga menekankan komitmen untuk mempercepat penyelesaian perundingan IEU-CEPA, dengan target pembahasan substansi pada akhir 2023.

Di sisi lain, Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa mengapresiasi upaya Indonesia dan Malaysia dalam kerangka Joint Mission yang difasilitasi oleh CPOPC. Mereka menyambut baik pembentukan mekanisme konsultasi antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa untuk membahas Implementing Guidelines EUDR, dengan tujuan agar tidak memberatkan para petani kecil.

Selama pertemuan, beberapa isu lain juga dibahas, termasuk sertifikasi halal, pengalaman industri farmasi Indonesia selama pandemi Covid-19, dan praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah baik di Indonesia maupun Uni Eropa.