PERLINDUNGAN SOSIAL : Soeharjono Aktivis Buruh, Soroti Tiga Hal Terkait Jamsostek di Jawa Barat

Subang, WISATA - Jaminan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja di Jawa Barat. Namun, saat ini masih banyak aspek yang perlu dibenahi untuk memastikan bahwa jaminan sosial benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh tenaga kerja di provinsi ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Soeharjono, seorang aktivis buruh yang aktif dalam mengadvokasi hak-hak pekerja di Indonesia.

Dalam diskusi dengan tajuk “Nyarios Urang, Menyoal Perlindungan Sosial, Terjangkaukah Kita?”, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pekerja Indonesia di Saung Rangga Subang (2/8/2023).  Soeharjono menyoroti beberapa isu krusial terkait jaminan sosial di Jawa Barat. Menurutnya, ada tiga hal utama yang harus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas jaminan sosial bagi pekerja di wilayah ini.

Pertama, Soeharjono menyoroti pentingnya peningkatan cakupan kepesertaan program jaminan sosial di Jawa Barat. Menurutnya, masih banyak pekerja yang belum tergabung dalam program jaminan sosial, terutama pekerja sektor informal dan pekerja mandiri. Upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan agar seluruh pekerja menyadari pentingnya bergabung dalam program ini demi perlindungan finansial di masa depan.

Kedua, Soeharjono menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas layanan dari lembaga penyelenggara jaminan sosial di Jawa Barat. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap program jaminan sosial. Dengan demikian, pekerja akan merasa lebih dihargai dan memiliki keyakinan bahwa kontribusi iuran mereka benar-benar berdampak pada kesejahteraan mereka.

Selain itu, Soeharjono menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Dia berpendapat bahwa penggunaan dana harus dilakukan dengan tepat sasaran dan efisien, sehingga manfaat yang dijanjikan dapat dirasakan oleh seluruh peserta program. Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa dana jaminan sosial digunakan secara optimal dan transparan.

Soeharjono juga menekankan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi tantangan jaminan sosial di Jawa Barat. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat dihasilkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat dari program jaminan sosial bagi seluruh pekerja.

Sebagai seorang aktivis buruh, Soeharjono telah berkomitmen untuk terus mengadvokasi hak-hak pekerja dan menyuarakan isu-isu penting terkait jaminan sosial. Dia berharap agar pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya dapat bersama-sama berkontribusi dalam memperkuat sistem jaminan sosial di Jawa Barat, sehingga keberlangsungan dan kesejahteraan para pekerja dapat terjamin di masa depan.

Selain Soeharjono dalam diskusi tersebut hadir pula ; Obon Tabroni anggota Komisi VIII DPR RI, Dodo Suherman dari Dinsos Jawa Barat, Achmad Ismail dari PPI/Praktisi Jamsos, dan Muhyidin dari BPJS Ketenagakerjaan/ BP Jamsostek.