Inikah Bukti Kesemrawutan Pengelolaan UMKM: Pemerintah Tidak Hadir untuk UMKM, Tumbuh Liar Tanpa Arah?

Jakarta, WISATA – Ketua Umum Komite Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia Bersatu (KOPITU), Yoyok Pitoyo, menyoroti kondisi pengelolaan UMKM di Indonesia yang dinilai masih jauh dari perhatian pemerintah. Dalam pernyataan terbarunya, Yoyok menegaskan bahwa sektor UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nasional justru menghadapi berbagai permasalahan serius akibat minimnya dukungan dan regulasi yang berpihak.

Menurut Yoyok, salah satu bukti nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap sektor ini adalah banyaknya penjual yang tumbuh liar di pinggir jalan tanpa adanya upaya pendataan, penataan, atau penertiban. “Pemerintah tidak pernah berusaha mendata dan menertibkan keberadaan UMKM. Mereka seperti tumbuh liar di pusat-pusat keramaian. Ketika keberadaan mereka mulai mengganggu ketertiban, pemerintah daerah dan aparat baru ribut, bahkan tak jarang justru menjadikan mereka sasaran pungutan liar oleh oknum aparat,” tegas Yoyok.

UMKM: Penopang Ekonomi yang Terabaikan

UMKM merupakan sektor yang memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 60,51% terhadap PDB nasional pada tahun 2023 dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meski demikian, perhatian pemerintah terhadap sektor ini masih sangat minim, baik dalam bentuk dukungan infrastruktur, regulasi, maupun kebijakan keberpihakan.

Yoyok menyoroti ketidaksiapan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM. Padahal, ruang yang layak tidak hanya akan meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu menertibkan keberadaan UMKM di pusat-pusat keramaian.

“Jika pemerintah memiliki kepedulian, seharusnya setiap pembangunan dan proyek besar selalu menyisihkan ruang khusus bagi UMKM. Sayangnya, ini jarang sekali terjadi. Akibatnya, UMKM sering kali dianggap sebagai pengganggu, padahal merekalah alasan ekonomi daerah masih hidup dan bertumbuh,” ujar Yoyok.

Pungutan Liar dan Minimnya Perlindungan

Fenomena pungutan liar yang dialami oleh pelaku UMKM juga menjadi sorotan. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang harus membayar pungutan tambahan agar bisa berjualan di lokasi strategis. Kondisi ini semakin memperburuk situasi mereka yang sudah menghadapi tekanan ekonomi akibat minimnya dukungan pemerintah.

Selain pungutan liar, Yoyok menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang memiliki risiko tinggi. Ia menyarankan agar pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan sosial, minimal berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tanpa terkecuali.

“Para pelaku usaha mikro sering kali bekerja di kondisi yang berisiko, seperti pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan atau pengrajin di industri rumahan. Jaminan sosial menjadi hak dasar yang harus mereka dapatkan, dan pemerintah harus memastikan hal ini,” tambahnya.

Subsidi untuk Pengusaha Mikro dan Kecil

Selain itu, Yoyok juga mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi bagi pengusaha mikro dan kecil yang penghasilannya tidak mencapai UMR setempat. Subsidi ini diharapkan dapat meringankan beban mereka yang selama ini berjuang di tengah tekanan ekonomi yang tidak menentu.

“Subsidi bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang penghasilannya di bawah UMR adalah bentuk perhatian nyata dari pemerintah. Dengan subsidi tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk bertahan dan mengembangkan usaha mereka,” ujarnya.

Harapan untuk Pemerintahan Prabowo

Yoyok berharap pemerintahan mendatang, khususnya Kementerian UMKM di bawah Presiden Prabowo, dapat menciptakan program-program yang lebih konkret untuk mendukung UMKM. Salah satu langkah yang disarankan adalah dengan turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan para pelaku UMKM di sentra-sentra bisnis mereka.

“Menteri harus turun ke lapangan, tanyakan apa yang mereka butuhkan, apa yang dapat pemerintah bantu. Kehadiran pejabat di tengah-tengah UMKM akan memberikan semangat baru bagi mereka. Masalah memang tidak bisa diselesaikan dalam sekejap, tetapi perhatian kecil saja sudah cukup untuk memompa semangat mereka,” kata Yoyok.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Pemerintah harus menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, pelatihan dalam bidang digitalisasi bisnis, dan strategi pemasaran yang dapat memperluas jangkauan pasar mereka.

Program UMKM yang Lebih Realistis

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, Yoyok mengusulkan beberapa langkah konkret:

1. Pendataan UMKM secara nasional – Agar pemerintah memiliki basis data yang jelas mengenai jumlah, lokasi, dan kebutuhan pelaku UMKM.
2. Penyediaan ruang khusus bagi UMKM – Baik di pasar tradisional maupun area publik, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan tertib.
3. Regulasi yang bebas pungli – Menghilangkan praktik pungutan liar yang selama ini memberatkan pelaku usaha kecil.
4. Subsidi bagi usaha kecil berpenghasilan di bawah UMR – Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap mereka yang memiliki keterbatasan finansial.
5. Jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan – Minimal untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pelaku UMKM berisiko tinggi.
6. Pelatihan dan pendampingan – Dalam bidang keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk.

UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Nasional

Data dari Bank Indonesia pada 2024 menunjukkan bahwa 74% pelaku UMKM menghadapi kendala utama seperti akses pasar, modal usaha, dan regulasi yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.

Dengan langkah-langkah nyata dan terarah, sektor UMKM tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi juga menjadi kekuatan pendorong utama bagi perekonomian Indonesia.

“UMKM adalah fondasi ekonomi kita. Jika pemerintah mau peduli dan memberikan dukungan yang nyata, saya yakin sektor ini akan tumbuh lebih baik dan membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat,” pungkas Yoyok.