Pemerintah Ajak Publik dan Pemangku Kepentingan Beri Masukan untuk Tata Kelola Digital Lebih Baik

Jakarta, WISATA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), semakin memperkuat komitmennya dalam mempercepat transformasi digital di tanah air. Salah satu langkah konkrit yang tengah dilakukan adalah merevisi peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), guna menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengundang masukan dari semua pihak untuk memperbaiki ruang lingkup tata kelola digital di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Workshop Tata Kelola Platform Digital yang diadakan di Jakarta, Rabu (18/09/2024).

“Kami sangat terbuka terhadap masukan konstruktif dari semua pihak. Jika ada ide atau usulan yang relevan, kami akan pertimbangkan dalam revisi UU ITE ini, terutama yang terkait dengan tata kelola ruang digital yang semakin kompleks,” jelas Nezar Patria.

Tata Kelola Digital yang Transparan dan Inklusif

Wamenkominfo menekankan pentingnya transparansi dan inklusivitas dalam penyusunan regulasi digital. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat umum, penyedia layanan digital, dan industri teknologi.

"Kami ingin regulasi yang jelas, transparan, dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama dalam melindungi hak-hak digital masyarakat," lanjutnya.

Nezar Patria juga menyoroti pentingnya tata kelola digital yang adil dan tidak memihak, serta mematuhi standar internasional. Dalam hal ini, pemerintah akan terus berkolaborasi dengan negara-negara sahabat untuk belajar dari pengalaman mereka dalam mengelola ruang digital.

Belajar dari Pengalaman Negara Lain

Menurut Nezar Patria, Indonesia tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Pengalaman negara lain, baik yang telah maju dalam bidang teknologi maupun negara berkembang, menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan yang relevan di Indonesia.

“Kita harus belajar dari regulasi digital di negara lain, terutama dari pengalaman mereka dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan digital. Kita perlu menyesuaikannya dengan konteks dan situasi di Indonesia,” ujar Nezar.

Beliau juga menyatakan bahwa regulasi digital di Indonesia akan semakin matang jika kita terus belajar dan beradaptasi dari praktik terbaik di tingkat global. “Keseimbangan antara manfaat teknologi digital dan proteksi hak-hak masyarakat adalah kunci dari regulasi yang kami usulkan,” tambahnya.

Kolaborasi Internasional untuk Masa Depan Digital Indonesia

Wamenkominfo mengapresiasi kerjasama dengan UNESCO dalam menyelenggarakan workshop ini. Diskusi dan pertukaran pengalaman antara berbagai negara dianggap mampu memberikan wawasan berharga yang dapat diterapkan di Indonesia.

"Dalam workshop ini, kami banyak belajar tentang tren dan praktik terbaik dari berbagai negara. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia," jelasnya.

Diskusi yang dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO, platform digital, kementerian dan lembaga, serta pengamat dari organisasi internasional, menjadi forum penting dalam berbagi pengetahuan dan wawasan terkait tata kelola digital yang lebih baik.

Menyongsong Indonesia Digital yang Inklusif dan Aman

Wamenkominfo Nezar Patria menekankan bahwa transformasi digital bukanlah tugas yang dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Dukungan dari semua pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional, sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman bagi seluruh masyarakat.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan belajar dari negara-negara lain, Indonesia berpeluang besar menjadi salah satu negara dengan tata kelola digital terbaik di dunia. Pemerintah optimis bahwa langkah ini akan membawa Indonesia menuju masa depan digital yang lebih cerah dan berkelanjutan.

“Kami berharap Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan inklusif,” tutup Nezar Patria.