Indonesia Serukan Aksi Cepat ASEAN di Renstra MEA 2026-2030

Jakarta, WISATA - Vientiane, Laos, menjadi saksi pertemuan penting Pejabat Tinggi Bidang Integrasi Ekonomi ASEAN yang digelar pada Rabu (14/8). Dipimpin oleh Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos, pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (Renstra MEA) 2026-2030. Indonesia, yang diwakili oleh Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Netty Muharni, turut hadir dan memainkan peran penting dalam diskusi tersebut.

Dalam sambutannya, Netty Muharni menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik penyusunan Renstra MEA 2026-2030 sebagai langkah penting menuju pencapaian Visi ASEAN 2045. Ia menegaskan bahwa Renstra ini akan menjadi fondasi kuat dalam mengarahkan ASEAN menuju kawasan yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada masyarakat. Indonesia juga mengusulkan agar ASEAN segera mengidentifikasi inisiatif-inisiatif "quick win" yang dapat segera diimplementasikan dan memberikan dampak besar bagi seluruh negara anggota.

“Saya mengapresiasi bantuan dari Sekretariat ASEAN dalam mengembangkan panduan untuk mengidentifikasi inisiatif quick win yang akan menjadi bagian dari Renstra MEA 2026-2030,” ungkap Netty. Salah satu usulan penting yang disampaikan oleh Indonesia adalah penguatan konektivitas kawasan, terutama dalam aspek keuangan melalui perluasan Local Currency Transaction (LCT) ke seluruh negara ASEAN.

Menurut Netty, penguatan implementasi LCT harus menjadi prioritas utama ASEAN. Ia menekankan pentingnya memperluas cakupan LCT ke semua negara anggota ASEAN dan mitra dagang utama. “Menyusun perjanjian LCT dengan negara-negara ekonomi mitra utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan akan meningkatkan ketahanan kita,” lanjutnya.

Renstra MEA 2026-2030 yang sedang dirancang ini akan terdiri dari tiga bagian utama: Strategic Goals, Objectives, dan Strategic Measures. Hingga saat ini, 140 dari total 209 strategic measures telah diselesaikan, mencakup 47 objectives. Rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi ASEAN dalam mencapai Visi 2045, yang bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai kekuatan ekonomi keempat dunia.

Selain isu konektivitas keuangan, ASEAN juga dihadapkan pada tantangan baru dalam berbagai forum kerja sama ekonomi internasional. Ekonomi digital, ekonomi hijau, hak kekayaan intelektual, hingga inklusifitas menjadi isu-isu yang semakin penting untuk diintegrasikan ke dalam perjanjian dagang ASEAN. Langkah ini sejalan dengan komitmen ASEAN untuk proaktif dalam merespons perubahan standar global, yang juga menjadi salah satu pilar utama dalam Visi 2045.

Netty Muharni juga menekankan bahwa semakin banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, yang mulai mengadopsi standar yang lebih tinggi terkait isu-isu baru ini dalam perjanjian dagang atau platform multilateral lainnya. Salah satu contohnya adalah aksesi Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang saat ini tengah berlangsung.