Workshop BRIN & YKAN: Lahan Gambut Dibahas, Emisi Dikupas Tuntas
- IG/sisirkalimantan
Jakarta, WISATA – Lahan gambut disebut sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia, apalagi jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan benar. Karena itu, perhitungan emisi—baik dari dekomposisi tanah maupun kebakaran—ditekankan untuk dilakukan secara akurat demi mendukung inventarisasi nasional dan target iklim seperti FOLU Net Sink 2030.
Pentingnya pemisahan respirasi heterotrofik dari total fluks CO₂ dalam pelaporan emisi dijelaskan oleh Fahmuddin Agus, Periset Pusat Riset Hortikultura BRIN. Dijelaskan bahwa pemisahan ini dilakukan agar data yang disajikan benar-benar menunjukkan kontribusi dari proses dekomposisi gambut.
Temuan penting juga disampaikan, yaitu hubungan erat antara tinggi muka air tanah (GWL) dengan emisi karbon. Berdasarkan kajian, perubahan GWL sebesar 1 cm disebut mampu memengaruhi emisi hingga hampir 1 ton CO₂ per hektar per tahun. Simulasi bahkan menunjukkan bahwa peningkatan GWL sebesar 20 cm di dua juta hektar lahan sawit gambut bisa menurunkan emisi sampai 26 juta ton CO₂ per tahun—meski efektivitasnya akan sangat bergantung pada desain dan kepadatan kanal.
Metodologi pelaporan gas rumah kaca Tier 3 juga disarankan untuk diterapkan, dengan faktor emisi berbasis data lokal seperti kondisi tanah, kedalaman gambut, dan intervensi seperti canal blocking. Peningkatan publikasi ilmiah dari hasil riset dalam negeri didorong agar faktor emisi nasional diakui secara internasional melalui Emission Factor Database (EFDB) IPCC.
Dari sisi sosial, Luthfan M. Nugraha, Periset Pusat Riset Ekologi BRIN, menegaskan bahwa restorasi gambut tidak bisa dilepaskan dari keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Di Desa Malikian, Kalimantan Barat, pendekatan community-based restoration diusung. Warga dilibatkan dalam identifikasi komoditas yang cocok untuk gambut, sekolah lapang, pembuatan pupuk organik cair, kompos, dan probiotik sesuai karakter tanah setempat. Semua dilakukan bersama agar restorasi berjalan beriringan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.
Pengaturan dan fasilitasi kerja sama riset dijelaskan oleh Agung Legowo, Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama Kawasan IV BRIN. Dikatakan bahwa kerja sama dijalankan sesuai regulasi resmi dan prinsip transparansi, partisipasi, saling menghargai, serta memberi manfaat nyata bagi semua pihak. Perlindungan kekayaan intelektual ditegaskan, dan hasil riset bersama disebut sebagai milik bersama.
