INFO HAJI 2026: Selamat Datang Kementerian Haji dan Umrah...
- kemenag.go.id
Jakarta, WISATA – Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas mengatakan, Badan Penyelenggara Haji disetujui untuk diubah atau dinaikkan statusnya menjadi kementerian, setelah Rancangan Undang-Undang tentang Haji dan Umrah disetujui.
Menurut Supratman, Komisi VIII DPR beserta seluruh fraksi partai politik sudah menyetujui hal tersebut, karena perubahan itu penting untuk persiapan penyelenggaraan haji tahun berikutnya.
"Karena sekarang sudah memasuki tahapan penyelenggara ibadah haji untuk tahun depan, di bulan Agustus ini," ujar Supratman di kompleks parlemen, Jakarta (25/8/2025).
Menurutnya, pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umrah.
"Saat ini, prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kementerian PANRB. Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi," ungkapnya.
Dengan pembentukan kementerian itu, ia berharap akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Hal-hal selanjutnya mengenai teknis penyelenggaraan haji, akan dijelaskan oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji yang bakal bertransformasi menjadi kementerian.
Komisi VIII DPR RI bersama perwakilan dari Pemerintah, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibawa ke rapat paripurna.
Persetujuan itu menandakan pembahasan RUU itu sudah selesai di tingkat komisi.
RUU itu pun disetujui setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya dan persetujuannya.
"Apakah dapat diterima dan setujui Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 ke pembahasan selanjutnya?" kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2025), yang dijawab setuju oleh peserta rapat.
Substansi perubahan undang-undang tersebut, di antaranya soal pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, dengan mengganti frasa "badan" menjadi "kementerian".
(Sumber: antaranews.com)
