Beban Berat Kelas Menengah Indonesia: Pungutan, Pajak, sampai Kesulitan Pekerjaan

Jakarta, WISATA - Kelas menengah di Indonesia sering dianggap sebagai motor penggerak ekonomi. Mereka adalah kelompok yang memiliki daya beli, berkontribusi signifikan dalam perekonomian, dan menjadi tulang punggung pasar konsumen. Namun, beban yang mereka tanggung semakin hari semakin berat, dari pungutan, pajak, hingga kesulitan pekerjaan. Artikel ini akan mengulas berbagai tantangan yang dihadapi kelas menengah Indonesia saat ini.

Pungutan dan Pajak yang Kian Mencekik

Salah satu beban terbesar yang dirasakan oleh kelas menengah adalah pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu komponen yang signifikan dalam pengeluaran mereka. Meski skema pajak dirancang untuk adil, kenyataannya banyak orang merasa beban ini terlalu berat. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang kini mencapai 12% juga menambah deretan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.

Menurut data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak dari kelas menengah mencapai lebih dari 60% dari total penerimaan pajak negara. Namun, peningkatan PPN dan beberapa jenis pajak lainnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seringkali tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga menambah rasa ketidakadilan bagi kelas menengah.

Pungutan Lain yang Memberatkan

Selain pajak resmi dari pemerintah, kelas menengah juga dibebani oleh berbagai pungutan lain yang tidak kalah menguras kantong. Misalnya, biaya administrasi bank, biaya parkir, hingga pungutan liar yang kadang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pungutan-pungutan ini meskipun terlihat kecil, jika diakumulasikan dalam sebulan atau setahun, jumlahnya cukup besar dan memberatkan.

Kesulitan dalam Dunia Kerja

Di sisi lain, dunia kerja juga tidak memberikan banyak kemudahan bagi kelas menengah. Tingkat persaingan yang semakin ketat, serta tuntutan untuk terus meningkatkan keterampilan dan kualifikasi, membuat banyak pekerja kelas menengah merasa tertekan. Survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan sarjana masih berada di angka yang cukup tinggi, yakni sekitar 5,73% pada 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak tidaklah mudah.

Tekanan Finansial dan Kualitas Hidup

Tekanan finansial yang dihadapi kelas menengah tidak hanya berdampak pada ekonomi mereka, tetapi juga pada kualitas hidup. Banyak dari mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Hal ini sering kali mengorbankan waktu untuk keluarga dan kesehatan.

Studi dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menunjukkan bahwa tingkat stres dan kecemasan di kalangan kelas menengah di negara berkembang termasuk Indonesia, meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini disebabkan oleh tekanan finansial dan ketidakpastian ekonomi.

Solusi dan Harapan

Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk meringankan beban kelas menengah ini? Pertama, diperlukan reformasi pajak yang lebih adil. Pajak progresif yang lebih menitikberatkan pada mereka yang benar-benar mampu, serta penghapusan pungutan-pungutan yang tidak perlu, dapat meringankan beban kelas menengah.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan publik agar masyarakat merasa pajak yang mereka bayar sepadan dengan manfaat yang diterima. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah tiga sektor yang harus menjadi prioritas.

Ketiga, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan yang layak dengan mendorong investasi dan mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Peningkatan keterampilan melalui pelatihan kerja dan pendidikan vokasi juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja kelas menengah.

Kelas menengah Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dari pungutan dan pajak yang tinggi hingga kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Tekanan finansial ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi mereka tetapi juga kualitas hidup. Oleh karena itu, reformasi pajak yang adil, peningkatan kualitas layanan publik, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang layak harus menjadi prioritas untuk meringankan beban kelas menengah dan memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam perekonomian.