Penting! Pemerintah Melakukan Hal Berikut Ini agar Kelas Menengah Tidak Semakin Terpuruk
- Image Creator Bing/Handoko
Jakarta, WISATA - Kelas menengah merupakan salah satu pilar penting dalam struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi motor penggerak konsumsi domestik, tetapi juga menjadi penyokong utama pendapatan negara melalui pajak. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca-pandemi, kondisi kelas menengah di Indonesia menghadapi tantangan besar. Kenaikan biaya hidup, inflasi yang tak terkendali, serta kebijakan fiskal yang tidak selalu berpihak pada mereka, membuat banyak keluarga kelas menengah semakin tertekan. Jika pemerintah tidak segera melakukan langkah-langkah strategis, kondisi ini berpotensi memperburuk situasi ekonomi nasional.
Tantangan yang Dihadapi Kelas Menengah
- Inflasi yang Terus Meningkat Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 3,18%, dengan kenaikan harga yang signifikan terjadi di sektor transportasi dan energi. Hal ini memengaruhi daya beli kelas menengah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan pangan dan transportasi. Jika tren ini terus berlanjut, banyak keluarga kelas menengah yang akan semakin tergantung pada tabungan mereka, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi pribadi.
- Stagnasi Pendapatan Meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan, pendapatan riil banyak keluarga kelas menengah masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kelas menengah Indonesia berada dalam situasi di mana pendapatan mereka tidak sejalan dengan kenaikan biaya hidup, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, lebih dari 70% rumah tangga kelas menengah di Indonesia kini lebih sering menggunakan tabungan untuk menutupi pengeluaran sehari-hari .
- Tekanan Pajak yang Tinggi Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi kelas menengah adalah beban pajak yang semakin tinggi. Kelas menengah, yang menjadi kontributor utama dalam pajak penghasilan dan konsumsi, merasa semakin tertekan dengan berbagai kebijakan perpajakan. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa tanpa insentif atau kebijakan pajak yang lebih ramah bagi kelas menengah, kelompok ini bisa semakin merasa terbebani dan enggan untuk meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan yang Diperlukan untuk Melindungi Kelas Menengah
- Pengendalian Inflasi dan Harga Pangan Pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memastikan pasokan pangan yang stabil serta kebijakan harga yang adil. Badan Ketahanan Pangan Nasional perlu memperkuat koordinasi antara petani, distributor, dan pasar untuk mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali. Selain itu, subsidi harga energi juga perlu diterapkan secara lebih efektif, sehingga tidak hanya membantu masyarakat kelas bawah tetapi juga melindungi daya beli kelas menengah.
- Kebijakan Pajak yang Lebih Inklusif Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang lebih inklusif, terutama untuk kelas menengah. Salah satu opsi adalah dengan memberikan insentif pajak bagi keluarga yang memiliki pengeluaran pendidikan atau kesehatan yang tinggi. Kebijakan ini akan membantu meringankan beban ekonomi dan memberikan ruang bagi kelas menengah untuk menabung atau berinvestasi di sektor lain.
- Dukungan untuk UMKM UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah salah satu sektor yang menjadi sandaran bagi kelas menengah untuk mencari tambahan pendapatan. Pemerintah perlu memperkuat dukungan bagi sektor UMKM, baik melalui akses permodalan yang lebih mudah maupun kebijakan fiskal yang lebih mendukung pertumbuhan usaha kecil. Dengan memberikan insentif kepada UMKM, pemerintah tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan kelas menengah.
Dampak Jangka Panjang jika Kondisi Ini Dibiarkan
Jika pemerintah tidak segera bertindak, dampak jangka panjang terhadap kelas menengah dan ekonomi nasional bisa sangat merugikan. Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain: