Mengapa Ketimpangan Ekonomi Menghancurkan Demokrasi? Perspektif John Rawls

A Theory of Justice (1971), John Rawls
Sumber :
  • Tangkapan layar

Ketimpangan ekonomi yang parah dapat menghasilkan ketidakpuasan sosial yang meluas. Masyarakat akan merasa bahwa sistem politik dan ekonomi tidak berpihak pada mereka. Hal ini dapat memicu konflik sosial, polarisasi politik, bahkan kekerasan. Dalam konteks ini, demokrasi—sebagai sistem pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama—akan kehilangan legitimasi dan kekuatannya.

Perhatian! Ini Hal-hal yang Dianggap Bodoh oleh Socrates dan Jangan Sampai Anda Lakukan

Pengaruh Ketimpangan pada Partisipasi Politik

Ketimpangan ekonomi juga mempengaruhi partisipasi politik. Rawls berpendapat bahwa kesetaraan kesempatan adalah kunci dalam sebuah demokrasi yang sehat. Namun, jika sebagian besar kekayaan dan sumber daya terkonsentrasi pada kelompok elit, maka kelompok yang lebih miskin dan terpinggirkan akan kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Hal ini akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan dan memperlebar jurang ketidaksetaraan yang ada.

Pemimpin Bijak atau Pemimpin Pintar? Plato Beri Pelajaran Berharga untuk Dunia Modern

Solusi Rawls untuk Mengatasi Ketimpangan

Untuk mengatasi ketimpangan yang merusak demokrasi, Rawls mengusulkan redistribusi kekayaan dan sumber daya melalui kebijakan yang lebih adil. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan pajak progresif dan menyediakan akses yang lebih besar untuk pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling tidak beruntung.

Benarkah Hanya Filsuf yang Pantas Memimpin? Plato Beri Jawaban Mengejutkan!

Ketimpangan ekonomi tidak hanya merugikan individu yang kurang beruntung, tetapi juga dapat menghancurkan fondasi demokrasi itu sendiri. Dalam perspektif John Rawls, ketimpangan yang tidak terkendali berpotensi mengikis nilai-nilai dasar keadilan dan kesetaraan yang merupakan pilar demokrasi. Untuk itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk menerapkan kebijakan yang mendukung redistribusi kekayaan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang agar demokrasi dapat bertahan dan berkembang.