Luhut Akui Persiapan Program MBG Kurang Matang: "Itu Salah Kita Semua", Ternyata Ini Penyebabnya!
- IG/luhut.pandjaitan
Jakarta, WISATA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengakui bahwa pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut belum dipersiapkan secara optimal. Dalam sebuah seminar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional pada 25 Juni 2026, Luhut secara terbuka menyatakan bahwa berbagai persoalan yang muncul bukan semata-mata kesalahan satu lembaga, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.
"Jadi masalah kita adalah ide-ide besar presiden tidak kita siapkan perencanaannya yang matang. Itu salah kita semua," kata Luhut dalam pernyataannya. Ia menegaskan bahwa gagasan Presiden Prabowo mengenai pemberian makan bergizi kepada anak-anak Indonesia merupakan program yang sangat baik. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan belum didukung oleh studi, perencanaan, serta uji coba (piloting) yang memadai sebelum dijalankan dalam skala nasional.
Luhut mengungkapkan bahwa evaluasi terbaru pemerintah menemukan pelaksanaan MBG di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menghadapi banyak kendala. Temuan tersebut diperoleh setelah Dewan Ekonomi Nasional berdiskusi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, terdapat sejumlah laporan bahwa penyaluran anggaran sudah dilakukan, namun pelaksanaan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan berbagai perbaikan yang sebenarnya dapat dihindari apabila sejak awal dilakukan perencanaan yang lebih matang.
Ia bahkan menilai, apabila program ini dimulai secara bertahap melalui proyek percontohan di wilayah 3T terlebih dahulu, banyak persoalan teknis dapat diidentifikasi dan diselesaikan sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.
Meski menyampaikan kritik terhadap proses persiapan, Luhut menolak jika polemik MBG terus berujung pada saling menyalahkan antarlembaga. Menurutnya, energi pemerintah seharusnya difokuskan untuk memperbaiki tata kelola program.
Evaluasi merupakan bagian normal dari sebuah program berskala nasional. Karena itu, pemerintah harus mengedepankan penyelesaian masalah dibanding memperdebatkan siapa yang paling bertanggung jawab.
Pernyataan Luhut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kritik yang muncul selama pelaksanaan MBG. Bersama Badan Gizi Nasional dan Dewan Ekonomi Nasional, evaluasi terus dilakukan mulai dari mekanisme distribusi, pengawasan penggunaan anggaran, hingga peningkatan kualitas layanan di daerah-daerah yang masih tertinggal.
