Gerak Solidaritas Belanda dan Suara Diaspora di Luar Negeri Demo dengan Berpakaian Serba Hitam
- IG/aristakusumas
Den Haag, WISATA – Gerakan demonstrasi rakyat Indonesia mendapat sorotan tajam, terutama aksi-aksi yang dilakukan oleh diaspora di berbagai negara. Salah satu yang paling mencolok adalah aksi bertajuk “Gerak Solidaritas Belanda” yang digelar pada 4 September 2025 oleh komunitas mahasiswa dan warga Indonesia di Den Haag, Belanda.
Dilansir dari dokumentasi WatchDoc di Tiktok, aksi ini merupakan bagian dari Aksi Kamisan Netherlands, di mana ratusan peserta berpakaian serba hitam sebagai simbol duka dan keprihatinan terhadap situasi politik dan pelanggaran HAM di tanah air. Mereka melakukan long march dari kampus ISS Erasmus University menuju KBRI Den Haag sejauh 1,3 km, sambil membawa poster bertuliskan “Justice for Affan”, “Papua Bukan Tanah Kosong”, dan “Penuhi 17+8”—merujuk pada tuntutan rakyat yang juga digaungkan dalam demonstrasi di Indonesia.
Watchdoc menyoroti bagaimana gerakan ini tidak hanya menjadi bentuk solidaritas, tetapi juga ekspresi kepedulian global terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Dokumenter tersebut menampilkan wawancara dengan peserta aksi, cuplikan orasi, serta visual kuat yang menggambarkan semangat perlawanan damai dari luar negeri.
Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam demo diaspora Indonesia di Belanda:
- Diaspora Indonesia di Belanda, Jerman, AS, dan Australia ikut berdemo menuntut keadilan dan reformasi
- Aksi Kamisan Netherlands menjadi simbol solidaritas global
- Adanya kekuatan gerakan sipil lintas batas negara
Sebagaimana demonstrasi yang dilakukan di dalam negeri, diaspora di luar negeri juga mengangkat sejumlah isu krusial sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Berikut adalah rangkuman isu-isu utama yang menjadi sorotan:
1. Kematian Affan Kurniawan
2. Tuntutan 17+8: Gerakan sipil merumuskan 17 tuntutan utama dan 8 tambahan yang mencakup:
- Reformasi kepolisian dan aparat keamanan
- Transparansi anggaran dan kebijakan publik
- Penghapusan tunjangan berlebihan bagi anggota DPR
- Perlindungan terhadap hak-hak buruh dan mahasiswa
- Penegakan hukum yang adil dan bebas dari jual beli kasus
3. Kritik terhadap DPR dan Elit Politik: Demonstran menyoroti gaya hidup mewah anggota DPR, termasuk tunjangan rumah dan kunjungan kerja ke luar negeri yang dianggap tidak relevan di tengah krisis ekonomi. Aksi ini juga menuntut moratorium terhadap fasilitas elite yang tidak berpihak pada rakyat.
