CELIOS Bongkar Skandal Pajak: Rakyat Kecil Jadi Target, Konglomerat Super Kaya Lolos
- Celios
CELIOS ungkap ketidakadilan pajak di Indonesia, rakyat kecil jadi beban utama sementara konglomerat dan triliuner lihai menghindar.
Jakarta, WISATA - Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) meluncurkan sebuah studi berjudul “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang” pada Selasa, 12 Agustus 2025 di Jakarta. Laporan ini mengungkap potret buram perpajakan Indonesia yang masih timpang dan tidak adil.
Menurut CELIOS, pemerintah cenderung lebih mudah mengejar pajak dari kelompok masyarakat yang sudah tercatat dalam sistem, seperti pegawai, buruh, dosen, karyawan swasta, hingga UMKM formal. Mereka diibaratkan sebagai “hewan di kebun binatang” yang mudah dijangkau. Sebaliknya, konglomerat, triliuner, dan korporasi besar yang pandai menyembunyikan kekayaan justru sering luput dari pengawasan, seperti “hewan liar di hutan” yang tak tersentuh.
Media Wahyudi Askar, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, menegaskan bahwa pendekatan ini jelas tidak adil. “Pajak seharusnya menjadi alat keadilan sosial, bukan hanya beban bagi kelompok yang sudah patuh,” ujarnya.
Rasio Pajak Indonesia Anjlok
Temuan CELIOS menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia kini berada di titik kritis. Pada kuartal I 2025, rasio pajak hanya mencapai 7,95 persen terhadap PDB. Angka ini merosot dari capaian 10,8 persen pada 2024 dan jauh dari target ambisius pemerintah sebesar 23 persen.
Penurunan ini bukan sekadar angka. Rendahnya rasio pajak berpotensi mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang, memperlebar defisit anggaran, dan mempersempit ruang belanja publik. “Jika kondisi ini dibiarkan, rakyat kecil akan terus menanggung beban sementara kelompok kaya tetap menikmati kelonggaran,” kata Jaya Darmawan, Peneliti CELIOS.
PPN Jadi Tumpuan, Rakyat Kecil Jadi Korban
Salah satu sorotan utama laporan ini adalah ketergantungan pemerintah pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada 2024, kontribusi PPN mencapai Rp819 triliun atau 36,7 persen dari total penerimaan pajak. Namun, tingginya PPN justru memberatkan kelas menengah dan bawah.
“Pemerintah yang hanya mengandalkan PPN regresif ibarat pemalak yang gagah di hadapan rakyat kecil, tapi ciut nyali di hadapan konglomerat super kaya,” tulis laporan tersebut.
Hal ini menggambarkan ironi besar. PPN memang konsisten memberi pemasukan, tetapi pada akhirnya justru semakin memperdalam ketimpangan karena beban pajak lebih banyak ditanggung rakyat biasa.
