INDEF Ingatkan Hilirisasi USD 38 Miliar Berisiko Jadi Beban Utang Generasi Mendatang
- Antara Foto
INDEF mengingatkan percepatan hilirisasi senilai USD 38 miliar dalam RAPBN 2026 berisiko menambah utang dan membebani generasi mendatang.
Jakarta, WISATA - Rencana pemerintah mendorong hilirisasi besar-besaran dalam RAPBN 2026 kembali menuai catatan kritis dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Nilai investasi hilirisasi yang diproyeksikan mencapai USD 38 miliar atau setara sekitar Rp589 triliun dinilai berisiko menambah beban utang negara, bahkan bisa diwariskan kepada generasi mendatang jika tidak dikelola dengan hati-hati.
Kritik ini disampaikan oleh M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, dalam diskusi publik bertajuk “Penerimaan Cekak, Program Unggulan Membengkak? Tanggapan atas Nota Keuangan RAPBN 2025” yang digelar pada 16 Agustus 2025 di Jakarta.
Ambisi Hilirisasi dalam RAPBN 2026
Pemerintah menargetkan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari batubara, timah, baterai, pertanian, hingga perikanan. Selain itu, RAPBN 2026 juga mendukung pembangunan tiga juta unit rumah rakyat dengan dukungan sekitar 770 ribu unit dari APBN melalui program FLPP, BSPS, hingga insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
Hilirisasi disebut sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing global, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Namun, INDEF menilai skema pembiayaan yang banyak bergantung pada utang dan investasi asing justru berpotensi menimbulkan masalah fiskal di kemudian hari.
Risiko Ketergantungan pada Utang
Menurut INDEF, percepatan hilirisasi membutuhkan modal besar dan jangka panjang. Jika sebagian besar pembiayaannya menggunakan utang atau pembiayaan asing, maka risiko keberlanjutan fiskal semakin besar. Generasi mendatang bisa menanggung beban pembayaran utang yang terus bertambah, apalagi jika proyek hilirisasi tidak menghasilkan nilai tambah sesuai target.
Selain itu, hilirisasi yang intensif energi berpotensi meningkatkan ketergantungan pada sumber energi fosil. Kondisi ini kontradiktif dengan target transisi energi bersih yang sedang didorong pemerintah. Dengan begitu, alih-alih mendorong pembangunan hijau, hilirisasi justru bisa memperparah ketergantungan pada energi konvensional.
Tantangan Regulasi dan Investasi
INDEF juga menyoroti persoalan kepastian regulasi yang sering menjadi hambatan investasi di Indonesia. Mulai dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), perizinan, hingga kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang sering berubah-ubah.