SLEMAN: Melihat Kiprah Kelompok Kampung Kebaya Kembang di Madurejo

Sleman, WISATA – Kelompok Kampung Kebaya Kembang, Madurejo Kapanewon Prambanan, Sleman, Yogyakarta bercita-cita menjadikan Dusun Kembang sebagai sentra produksi baju kebaya yang berkualitas dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat setempat.

Inisiator berdirinya kelompok Kampung Kebaya Kembang adalah Rani Sri Rohmani.

Saat ditemui di rumahnya di Kampung Kembang, Madurejo. pada Minggu (15/10/2023), Rani menuturkan, gagasan itu muncul karena keprihatinan terhadap banyaknya ibu-ibu potensial yang tidak diberdayakan, sebagian dari mereka adalah korban PHK dari perusahaan garmen saat pandemi Covid-19.

Tema kebaya dipilih, karena sebelumya, ia juga pernah menjadi perias dan sangat erat kaitannya dengan penggunaan kain kebaya. Apalagi, kain kebaya yang dijual di berbagai pasar, menurutnya, memiliki kualitas masih jauh dari yang diharapkan.

“Selain harganya yang relatif mahal, ternyata berdasarkan keterangan para pedagang, kebaya tersebut diproduksi dari luar Jogja,” terangnya.

Alumni kampus UII ini kemudian membentuk kelompok pada Juli 2023, anggotanya adalah ibu-ibu asal kampung Ngentak, Bendosari dan Kembang, Kalurahan Madurejo.

Jumlah anggota tersebut terus berkembang hingga berjumlah 25 orang pada saat ini.

Di setiap pertemuan yang digelar, selalu diisi dengan belajar menjahit, mulai dari membuat pola, memotong hingga menjahit.

Khusus kepada anggota yang sama sekali belum pernah menjahit, terlebih dahulu dikenalkan dengan mesin jahit.

“Dalam kelompok tidak ada yang profesional atau lebih pandai, yang ada adalah sesama peserta belajar, saling membantu, istilah kerennya mereka menjadi teman sebaya dan pendamping," tandas Rani.

Dari hasil belajar bersama itu, terhitung sejak Agustus hingga Oktober 2023 telah berhasil menjual baju kebaya sebanyak 60 potong.

Harga satu potong kebaya rata-rata Rp150.000,- tergantung dari tinggi rendahnya harga bahan.

Sementara bagi anggota yang telah mampu berproduksi kebaya, mendapatkan penghasilan antara Rp50.000 hingga Rp90.000.

Uang tersebut diberikan tunai, agar bisa dimanfaatkan untuk belanja keperluan rumah tangga.

“Kami tak ingin pembayaran tempo, karena tujuan kami adalah memberikan nilai ekonomi dan peningkatan pendapatan keluarga,” tukas Rani.

25 anggota pada angkatan pertama akan dilepas untuk berproduksi di rumah, apabila sudah benar-benar mampu.

Baru kemudian membuka angkatan kedua, ketiga dan seterusnya, sampai semua warga pontensial mengikuti dan pada akhirnya mampu berusaha sendiri.

Waktu belajar dilakukan setiap hari Senin - Kamis, dengan berbagai pilihan waktu, sesuai kondisi masing-masing karena prinsipnya, tidak mengganggu tugas pokok sebagai ibu rumah tangga.

Sedangkan evaluasi hasil belajar termasuk hasil jahitan, dilaksanakan setiap dua minggu sekali, sekaligus untuk menentukan materi berikutnya.

Soal kualitas produk, Rani menuturkan, kualitas dikontrol secara rutin, yaitu meliputi kerapian hasil, kerapian jahitan, presisi serta kelayakan.

Hal itu dilakukan agar produk dari Kampung Kebaya Kembang, benar-benar berkualitas hingga mampu bersaing, walau saat ini masih sebatas melayani orderan.

“Orderan dimaksud juga tergantung dari tim pemasaran yang ditangani oleh kalangan pemuda,” jelas Rani lagi.

Terkait kendala yang dihadapi kelompok, Rani menyatakan kendala selama ini adalah kurangnya sarana mesin jahit.

Saat ini, digunakan 5 unit mesin jahit, dua mesin jahit milik kelompok dan 3 mesin jahit lainnya merupakan pinjaman dari anggota.

“Sedang kendala lainya adalah belum adanya instruktur profesional yang setiap saat memberi pembelajaran,” imbuhnya.

Harni, salah satu anggota yang juga korban PHK, merasa senang bisa bergabung.

Bahkan karena ia telah memiliki pengalaman bekerja di pabrik garmen, ia ikut serta membimbing teman-temanya.

Sejak berdiri pada bulan Juli 2023, kelompok Kampung Kebaya Kembang telah menerima bantuan modal dari pemerintah Kalurahan Madurejo sebesar Rp10 juta.

Saat ini, juga sudah ada pendamping yang mengarahkan dari sisi organisasi, menyangkut hubungan dengan forum UMKM, dengan SKPD maupun hal-hal administrasi pembuatan proposal.

(Sumber: infopublik.id)