Kritik Socrates terhadap Demokrasi Athena: Mengapa Ia Tidak Percaya pada Kekuasaan Rakyat?

Bahaya Populisme dalam Demokrasi

Socrates juga menyoroti bahaya populisme yang inheren dalam demokrasi. Ia berpendapat bahwa dalam sistem demokratis, pemimpin sering kali dipilih bukan karena kompetensi atau kebajikannya, melainkan karena kemampuannya untuk menarik hati rakyat melalui retorika yang memikat. Para pemimpin populis ini sering kali lebih tertarik untuk memenangkan pemilu daripada membuat keputusan yang benar-benar baik bagi masyarakat.

Bagi Socrates, populisme adalah penyakit demokrasi. Para pemimpin yang dipilih karena popularitasnya cenderung membuat kebijakan yang lebih berfokus pada apa yang ingin didengar oleh rakyat, bukan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh negara. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang merugikan dalam jangka panjang, karena kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan kebijaksanaan, melainkan pada upaya untuk menyenangkan banyak orang.

Penolakan Socrates Terhadap Sistem Pemilu

Socrates menolak gagasan bahwa pemilu adalah cara terbaik untuk menentukan pemimpin. Dalam pandangannya, pemilu sering kali lebih mirip kontes popularitas daripada proses seleksi yang serius untuk menemukan orang terbaik yang dapat memimpin negara. Ia percaya bahwa pemimpin seharusnya dipilih berdasarkan pengetahuan, kebijaksanaan, dan kebajikan mereka, bukan melalui pemungutan suara yang didasarkan pada emosi dan preferensi pribadi pemilih.

Dalam dialog "Republik" yang ditulis Plato, Socrates menyarankan bahwa negara seharusnya dipimpin oleh para filsuf-raja—orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam dan cinta akan kebijaksanaan. Hanya mereka yang benar-benar memahami apa yang baik dan adil yang layak untuk memegang kendali atas negara, menurut Socrates. Pandangan ini mencerminkan keyakinannya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang memiliki kapasitas intelektual dan moral tertinggi.

Dampak Kritik Socrates pada Kehidupan Politiknya